Karimun, Batamnews - Persoalan langka gas elpiji berukuran 3 kilogram di Pulau Karimun Besar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengemuka. Warga setempat mengalami kesulitan mendapatkan gas subsidi yang seharusnya mudah diakses oleh rumah tangga.

Walaupun tidak ada kekosongan total, namun ketersediaan terbatas seringkali membuat pangkalan gas di daerah tersebut cepat kehabisan stok karena banyaknya masyarakat yang memburu gas elpiji ini. Hal ini diperparah dengan lambatnya proses pengiriman ulang yang membuat pangkalan-pangkalan sering kali kosong.

“Hal itu disebabkan oleh lambatnya pengiriman gas. Maka terjadilah kekosongan di pangkalan dan masyarakat sulit mendapat gas,” kata Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Zai Zulfikar, Sabtu, 4 November 2023.

Ia menekankan bahwa gas elpiji 3 Kg sudah menjadi kebutuhan primer yang menggantikan minyak tanah. Ia menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh keterlambatan dan kekosongan gas yang merugikan ekonomi lokal, khususnya bagi usaha kuliner dan pasar tradisional.

Baca juga: Rakorbin SDM Polri, Polres Karimun Tanam Pohon Buah dan Tebar Paket Sembako

“Gas ini sudah menjadi kebutuhan menggantikan minyak tanah. Sekarang terjadi keterlambatan, kadang-kadang kosong, ini sangat berimbas,” ucap pria yang akrab disapa Bang Boi ini.

“Apabila terjadi keterlambatan, ekonomi dan pedang kecil terimbas, terlebih rumah tangga, kan kasian dan sangat terimbas,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Masyarakat juga berharap Station Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sememal dapat segera beroperasi untuk menanggulangi masalah ini. Namun, kendala operasional masih terjadi, salah satunya terkait pasokan listrik dari PT Soma yang hingga saat ini belum juga terealisasi.

“SPBE di Sememal jika beroperasi, tentunya dinilai akan mengatasi persoalan gas di Karimun ini. Tapi, mereka (SPBE) ini juga masih ada kendala untuk dapat beroperasi,” ujarnya.

Baca juga: Sejumlah Nama Caleg DPRD Karimun Ada yang Berubah di DCT Pemilu 2024

Zulfikar mengkritik ketidakpastian dan kurangnya ketegasan dari pihak terkait, termasuk pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

“SPBE dibangun yang diberi izin, untuk memudahkan, tapi sarana menyangkut listrik tidak tersambung juga. Karena, Soma perjanjiannya carut marut saya bilang, terus terang saja, sebentar iya sebentar tidak. Tidak ada jaminan kepastian, tidak ada ketegasan pemerintah dalam hal ini,” ujar Boi.

Bahkan, jika untuk suplai listrik ke SPBE tersebut tidak bisa dari Soma, juga bisa disuplai oleh PLN.

“Bukan PLN kita tidak mampu, mampu. Selesai itu jika PLN bisa masuk, mereka lebih juga sekarang listriknya. Jadi, ketegasan yang kita minta, ketegasan pemerintah,” pungkasnya.