Jakarta, Batamnews, Advertorial - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, terus berupaya memajukan konektivitas kelautan di wilayahnya dengan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. 

Dalam rangkaian kunjungannya, Gubernur Ansar bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Laut) Kementerian Perhubungan RI, Antoni Arif Priadi, di Ruang Rapat Dirjen Perhubungan Laut Jakarta pada hari Senin sore.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar yang didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, meminta arahan sekaligus dukungan dari Pemerintah Pusat terkait dengan rencana perkembangan konektivitas di bidang kelautan, khususnya pembangunan pelabuhan.

Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa dinamisasi skema keuangan negara yang terjadi dalam tahun anggaran 2024 mengalami banyak perubahan yang harus dilakukan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri perlu memprioritaskan pembangunan dan revitalisasi sektor pelabuhan yang menjadi konektivitas paling vital bagi masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kultur kelautan.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah dalam Rangka Hari Pangan Sedunia digelar di Tanjungpinang

Ansar juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan laut di Kepri pada tahun 2024 mendatang. Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Kepri, melalui Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif, meminta agar pemerintah pusat memberikan prioritas kepada tiga pelabuhan yang perlu direhabilitasi di Provinsi Kepri. 

Ketiga pelabuhan tersebut mencakup rehabilitasi pelabuhan HDPE (High Density Polyethylene) atau ponton Dirai di Kabupaten Karimun, rehabilitasi pelabuhan HDPE Jagoh di Kabupaten Lingga, dan rehabilitasi pelabuhan HDPE Kelong di Kabupaten Bintan.

Ansar Ahmad menjelaskan, "Transportasi utama masyarakat Kepri adalah transportasi laut. Selain ketersediaan moda/kapal yang memadai, juga dibutuhkan pelabuhan yang representatif agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kita berharap di tahun 2024 nanti Pemerintah Pusat bisa mengalokasikan anggarannya melalui DAK."

Baca juga: Kabupaten Bintan Kembali Masuk Nominasi IGA Kategori Daerah Perbatasan Inovasi Peduli Lansia

DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam pertemuan ini, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Antoni Arif Priadi, menyambut baik inisiatif yang diusulkan oleh Gubernur Ansar. Antoni menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan konektivitas kelautan, serta perlunya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam pembangunan.

Antoni juga menegaskan bahwa anggaran DAK yang akan digeser untuk tahun anggaran 2024 akan segera ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian terkait, dan menjadi prioritas dalam merehabilitasi pelabuhan yang ada di Provinsi Kepri.