Jakarta, Batamnews - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, telah meminta kepada Komisi VI DPR RI untuk membentuk tim yang akan menganalisis hambatan-hambatan yang menghalangi masuknya investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Bahlil menduga bahwa ada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya menggagalkan investasi di kawasan Batam. Hal ini didasarkan pada temuannya yang menunjukkan bahwa penolakan terhadap investasi tersebut bukan hanya berasal dari masyarakat setempat.

Baca juga: RDP Bareng Komisi VI DPR RI, BP Batam Update Progress Investasi Rempang Eco-City

"Temuan saya menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya melibatkan masyarakat lokal. Jika kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, insya Allah akan ada solusi," kata Bahlil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, pada Senin (2/10/2023).

"Oleh karena itu, saya sarankan agar Komisi VI membentuk tim untuk menganalisis mengapa Batam, khususnya BP (Badan Pengusahaan) Batam, yang telah memulai investasi besar sejak tahun 2004, selalu menghadapi dinamika," tambahnya.

Bahlil juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh BP Batam yang selalu digagalkan oleh sejumlah pihak, yang berakibat pada kesulitan investasi di wilayah tersebut.

Baca juga: Tarif Parkir di Kota Batam Naik, Mobil Jadi Rp4 Ribu dan Motor Rp2 Ribu

"Pada tahun 2010, hal yang sama terjadi. Investasi akhirnya gagal. Sekarang pada tahun 2023, upaya lagi-lagi dihadang. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini perlu menjadi pertimbangan serius," tegasnya.

Padahal, investasi di Pulau Rempang dianggap memiliki potensi untuk memajukan kawasan tersebut. Bahlil mengkhawatirkan bahwa Pulau Rempang akan kesulitan berkembang jika situasinya terus stagnan seperti sekarang.

"Kedatangan investasi ini adalah kebaikan bagi negara, rakyat, dan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri ternyata hanya sekitar Rp4,1 triliun. Jadi, jika kita terus bergantung pada situasi saat ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," ungkap Bahlil.