Pekanbaru, Batamnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menerima Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit, Nomor 91/2023, dan dengan cepat bersiap untuk menyalurkannya ke berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Dalam rincian penerimaan DBH Sawit, Kabupaten Rokan Hilir akan menerima alokasi sebesar Rp39.293.736.000, sementara Bengkalis akan mendapatkan Rp22.160.404.000, dan Indragiri Hilir akan menerima Rp43.397.030.000. Kabupaten Kampar juga akan mendapatkan bagian sebesar Rp34.756.301.000.

Selanjutnya, Kabupaten Pelalawan akan menerima dana sebesar Rp33.873.165.000, sementara Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan alokasi sebesar Rp33.687.684.000. Kabupaten Kuantan Singingi juga akan mendapatkan bagian sebesar Rp16.998.738.000, dan Siak akan menerima Rp27.419.188.000.

Baca juga: Founder BIP Fatmawati Ajak Sekolah di Bintan Agendakan Parenting Day

Kota Dumai akan mendapatkan Rp16.782.649.000, sedangkan Indragiri Hulu akan mendapatkan Rp27.305.271.000. Terakhir, Provinsi Riau sendiri akan menerima alokasi sebesar Rp83.132.939.000 dari DBH Sawit.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa alokasi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

"Ini sudah ditetapkan sesuai dengan daerah penerima DBH. Jadi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, sudah mengeluarkan aturan pengelolaan DBH Perkebunan Sawit," jelas Syahrial Abdi kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).

Ia juga menegaskan bahwa aturan penggunaan anggaran DBH Sawit sudah diatur dalam PMK, dan semua daerah di Riau diharapkan akan menjalankan program yang didanai dari DBH Sawit. Gubernur Riau akan mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Sawit oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota.