Jakarta, Batamnews - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyuarakan perhatiannya terkait kasus sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang baru-baru ini mencuat ke permukaan.

Menurut Anwar, saat ini pemerintah tengah berupaya membangun, tetapi kebijakan pembangunan yang diterapkan cenderung tidak merata dalam mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

"Pertanyaannya adalah, kelompok masyarakat mana yang sudah merasakan kesejahteraan? Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa masyarakat kita terbagi dalam berbagai kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah," ungkap Anwar seperti dikutip CNNIndonesia.com pada Sabtu (16/9/2023).

Baca juga: Mantan Anggota DPRD Kepri dan Istri Wakil Wali Kota Batam Dipanggil Penyidik Polda Kepri Terkait Dapur Umum Aksi 11 September

Sementara tingkat kesejahteraan di Indonesia secara umum sudah cukup baik, distribusinya masih tidak merata.

Anwar menjelaskan bahwa mereka yang telah merasakan tingkat kesejahteraan yang tinggi tergolong dalam kelompok pengusaha besar, yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari seluruh pelaku usaha, sekitar 5.550 orang.

Di sisi lain, lapisan masyarakat yang juga sudah sejahtera dapat ditemukan dalam kelompok usaha menengah, yang berjumlah sekitar 0,09 persen dari total pelaku usaha, sekitar 60.700 orang. Terakhir, kelompok usaha kecil, yang berjumlah sekitar 1,22 persen, dengan total pelaku sekitar 783.132 orang.

"Sementara usaha mikro dan ultra mikro, yang mencakup sekitar 98,68 persen dari seluruh pelaku usaha, dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta orang, masih tampak kesulitan," ujar Anwar.

Baca juga: Pascapenyegelan Kantor Developer PT Jaya Putra Kundur (JPK), Aktivitas Kantor Lumpuh

Anwar melihat ketimpangan ini sebagai indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, sementara bermanfaat, lebih cenderung mendukung usaha besar dan kurang memperhatikan aspek distribusi ekonomi yang merata.

Karenanya, Anwar menyatakan bahwa masyarakat perlu mengingatkan pemerintah tentang kebijakan dan sistem ekonomi yang saat ini diterapkan mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Jika situasi ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar kita akan menyaksikan gelombang reformasi lanjutan, yang tentunya merupakan suatu kondisi yang mahal," pungkasnya.