BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan, banyak masalah dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam.

"Tadi kita membahas masalah BBK (Batam, Bintan, Karimun). Kita melihat bagaimana BBK ini banyak masalah, banyak yang perlu disempurnakan supaya lebih baik dan lebih efektif yang mendukung ekonomi kawasan," kata Sofyan sebelum rapat dengan Presiden Jokowi.

Penyelesaian dualisme ini kata Sofyan akan dilaporkan ke Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas). Namun masih belum ada solusi yang terbaik.

"Nanti, kita laporkan ke ratas dulu. Pembagiannya nanti akan dibicarakan, kita sudah ada alternatif-alternatif, tapi saya belum bisa bicara. Mudah-mudahan minggu depan ada keputusan," tambahnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam kesempatan yang sama menjelaskan, dari awal suatu kawasan sudah harus tertata dengan baik. Apalagi BBK adalah kawasan industri, kawasan pemukiman dan sebagainya sehingga tidak harus ada konflik di kemudian hari.

Menurut Ferry, dalam UU FTZ memberikan kewenangan bahwa salah satu yang berhak mendapat APL untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta adalah Badan Otorita Batam.

"Jadi supaya kita menatanya lebih benar, kita benahi aspek regulasinya. Tata ruang di sana harusnya utuh, tidak parsial. Jangan ada konflik tata ruang antara kabupaten dengan provinsi," tukasnya.

(ind/bbs)