Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri. 

Rapat tersebut berlangsung di Balairung Wan Seri Beni Dompak pada Senin, 4 September.

Pada rapat tersebut, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, dengan didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan, Ansar Ahmad menyampaikan proyeksi APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 4,459 triliun.

Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menjelaskan tema Pembangunan Tahun 2023, yaitu "Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional."

Baca juga : Penyegaran Organisasi: Bupati Bintan Lantik 37 Pejabat Administrator dan Pengawas

Gubernur Ansar menekankan prioritas pembangunan daerah yang mencakup optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan struktur APBD tahun anggaran 2023, termasuk prognosis perubahan pendapatan dan belanja daerah, penyesuaian penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, serta pergeseran anggaran untuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja wajib yang mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah diperkirakan akan naik sebesar Rp100,5 miliar atau meningkat 2,50 persen dari target awal Rp4,019 triliun menjadi Rp4,120 triliun. 

Kenaikan ini berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah hingga akhir tahun 2023.

Sementara itu, belanja daerah provinsi Kepri pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 meningkat sebesar Rp307,7 miliar atau 7,41 persen dari sebelumnya Rp4,151 triliun menjadi Rp4,459 triliun. 

Baca juga : Sinergitas Pemerintah Kabupaten Bintan dan Polres Bintan dalam Pencegahan Narkotika

Pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp207,1 miliar dari semula Rp132,2 miliar menjadi Rp339,3 miliar. 

Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian SiLPA tahun anggaran 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp200 miliar, menjadi Rp388,9 miliar, termasuk pendapatan dari tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH), over target PAD, penghematan belanja, dan anggaran belanja yang tidak terealisasi.

Selain itu, kenaikan pembiayaan ini juga dipengaruhi oleh selisih perhitungan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp18,1 miliar, yang awalnya dianggarkan sebesar Rp84,3 miliar menjadi Rp66,1 miliar.

Gubernur Ansar berharap agar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat segera disetujui oleh DPRD Provinsi Kepri dan dilaksanakan secara efektif serta efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri.

"Kita berharap agar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini dapat disetujui oleh DPRD Provinsi Kepri dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri," kata Gubernur Ansar dalam penutup pidatonya.