Batam, Batamnews - Banjir yang merendam beberapa titik jalanan Kota Batam, Kepulauan Riau, kemarin, menjadi tantangan berat bagi Dinas Bina Marga setempat. Penanggulangan dan pengentasan banjir menjadi isu yang perlu segera diatasi.

Sebanyak 42 titik jalanan terendam air hujan dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Dinas Bina Marga terkendala dalam menangani situasi tersebut karena kapasitas sistem drainase yang tidak mencukupi.

Salah satu area yang terdampak paling parah adalah Simpang Kepri Mall. Banyak kendaraan bermotor terjebak dan mengalami mogok, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan.

Baca juga: Darurat Banjir di Kota Batam: Sejumlah Kawasan Terendam Hingga Mobil Tenggelam

Kepala Dinas Bina Marga Batam, Suhar, menyatakan bahwa ia secara langsung turun ke lapangan saat hujan deras mengguyur. Dari total 42 lokasi yang terendam, pihaknya berhasil menangani 17 lokasi. Namun, beberapa lokasi lainnya menjadi sulit untuk ditangani karena berbagai alasan.

Suhar menjelaskan, "Di Simpang Kepri Mall, masalahnya terletak pada kapasitas saluran pembuangan yang tidak mencukupi. Saluran tersebut terhubung ke Dam Duriangkang yang tidak mampu menampung debit air sebanyak itu. Selain itu, tingkat air di dam juga berpengaruh."

Menurutnya, solusi yang paling baik adalah memperkuat saluran pembuangan yang dimaksud. Selain itu, dari segi teknis untuk mempercepat aliran air, diperlukan alat pemompaan banjir.

Baca juga: Usai Terbakar Kedua Kalinya, Cak Nur Minta Evaluasi Sistem Kelistrikan Gedung DPRD Batam

"Kita memerlukan sistem pemompaan karena tingkat air di dam juga tinggi. Namun tentu saja kita perlu mempertimbangkan ketersediaan keuangan Pemerintah Kota. Sistem pemompaan relatif mahal, dengan harga minimal sekitar Rp 25 miliar per titik," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa secara teknis, tantangan ini harus diatasi dengan memperkuat infrastruktur drainase, yang membutuhkan biaya besar. Ketika elevasi tidak memungkinkan pembuangan langsung ke laut, maka diperlukan pemompaan.

Selain itu, ada masalah lain seperti drainase yang sempit dan saluran air yang tersumbat, yang dianggap sebagai masalah yang lebih mudah untuk diatasi.

"Kami yakin bisa mengatasi masalah tersebut, terutama fokus utama kami saat ini adalah meminimalisir dampaknya," tambahnya.

Dinas Bina Marga telah mengusulkan pengadaan alat pemompaan ini. Namun, kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran, ditambah dengan kebutuhan pendanaan untuk sektor lain.

"Sudah jelas bahwa tahun ini tidak mungkin, karena APBD telah berjalan. Tahun depan juga sulit. Usulan sudah diajukan, tetapi memang sektor lain juga memerlukan dana," tutup Suhar.