Batamnews, Tanjungpinang - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) mengumumkan penghapusan tenaga honorer di sektor pemerintahan pada tanggal 28 November mendatang. Keputusan ini diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi di sektor pemerintahan.

Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Muhammad Faizal, meyakinkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kelembagaan KPU dalam persiapan pemilu yang akan datang. 

Baca juga : Penghapusan Tenaga Honorer Dapat Berdampak pada Kinerja Lembaganya: Ketua KPU Bintan Khawatir

Saat dihubungi oleh batamnews pada Jumat (07/07/2023), Muhammad Faizal menyatakan, "Insyaallah, kebijakan ini tidak akan berdampak kepada kami secara kelembagaan."

Muhammad Faizal menjelaskan bahwa KPU Tanjungpinang tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh penghapusan tenaga honorer karena staf yang bekerja di KPU Tanjungpinang berstatus tenaga pusat dari KPU Republik Indonesia. Mereka merupakan pegawai yang diangkat melalui seleksi dan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas di tingkat daerah.

Baca juga : Pantai Tanjung Siambang Dompak: Wisata Pantai Nan Eksotis dengan Pemandangan Hilir Mudik Kapal Antar Pulau

Dengan adanya staf yang berstatus tenaga pusat, KPU Tanjungpinang tetap yakin dapat melanjutkan persiapan pemilu dan menjalankan tugas kelembagaan mereka. Muhammad Faizal dan KPU Tanjungpinang percaya bahwa keputusan penghapusan tenaga honorer tidak akan mengganggu persiapan pemilu serta kerja kelembagaan mereka.

Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, pihak KPU Tanjungpinang memastikan bahwa mereka siap menghadapi perubahan ini tanpa mengganggu tugas-tugas penting mereka dalam persiapan pemilu yang akan datang.