Bintan, Batamnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan, Bapak Haris Daulay, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penghapusan tenaga honorer yang berdampak pada kelancaran proses pemilihan umum (pemilu) di wilayah tersebut.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan hari ini, Bapak Haris Daulay menyampaikan bahwa KPU Bintan masih sangat bergantung pada tenaga honorer PPnPn (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dalam menjalankan tugas-tugas penting terkait penyelenggaraan pemilu. Saat ini, terdapat 22 pegawai yang bekerja di KPU Bintan, di mana 10 di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara 12 orang lainnya merupakan tenaga honorer PPnPn.

Menurut Bapak Haris Daulay, tenaga honorer ini memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai kegiatan KPU, termasuk persiapan pemilu. Mereka telah memberikan kontribusi berharga dalam kelancaran penyelenggaraan pemilu di Bintan. Oleh karena itu, penghapusan mereka dapat mengganggu proses dan persiapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Ketua KPU Bintan juga menekankan bahwa tenaga honorer PPnPn memiliki pengetahuan dan pengalaman yang spesifik dalam tugas-tugas administratif dan operasional KPU. Apabila mereka dihapuskan, hal ini berpotensi menurunkan efisiensi dan kualitas pekerjaan KPU, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Bintan.

Dalam upaya menjaga kelancaran dan transparansi proses pemilu, Bapak Haris Daulay berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer di KPU Bintan. Ia mengharapkan adanya solusi yang dapat memungkinkan tenaga honorer tetap dipertahankan.

"Berkenaan dengan kebijakan, karena sifatnya terpusat oleh pemerintah maka kondisi ini akan disampaikan oleh KPU secara terpusat kepada pemerintah. Kami tetap berharap ada kebijakan yang memungkinkan mereka tetap dipertahankan," tutur Bapak Haris Daulay.

KPU Bintan berharap agar aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran dan kualitas proses pemilu di wilayah tersebut. Pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas merupakan tujuan bersama yang harus diupayakan untuk memperkuat demokrasi di Bintan.