Tanjungpinang, Batamnews - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mengajukan permintaan kepada Gubernur Ansar Ahmad untuk mendukung investasi pembangunan pelabuhan umum oleh Prancis di Sei Kolak, Kijang, Kabupaten Bintan.

Wahyu menyatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 10 Mei lalu, pengembangan pelabuhan umum Sei Kolak layak untuk meningkatkan kapasitas terminalnya. Lokasinya di Gunung Kijang memiliki jalur perairan yang sangat strategis dan kondisi alamiah yang sangat layak.

Untuk mempercepat investasi ini, hasil survei dan analisis meminta Gubernur Ansar Ahmad untuk mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan memasukkan lokasi pengembangan Pelabuhan Sei Kolak Kijang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri.

Baca juga: Skandal Penggunaan ChatGPT oleh Joki Ujian Masuk PNS di India Terungkap

Hal ini karena lokasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis baik di sisi laut maupun darat. Seperti yang diketahui, dalam dokumen teknis RZWP3K Provinsi Kepri telah dialokasikan ruang laut seluas kurang lebih 46.000 hektar, yang telah menjadi Open Access karena bukan lagi kawasan konservasi.

Oleh karena itu, ruang tersebut dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik, baik dalam pengembangan ekonomi wilayah, aspek sosial budaya, maupun pelestarian lingkungan.

"Manfaatnya untuk masyarakat Kepri sudah tidak diragukan lagi, tetapi sudah tiga minggu sejak survei dilakukan belum ada rekomendasi dari Gubernur. Kita tidak ingin investor kabur karena proses perizinan yang memakan waktu lama dan rumit," ujar Wahyu, Selasa (30/5/2023).

Politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa sebelum menyatakan minat berinvestasi di Bintan, perusahaan Prancis, Eiffage Genie Civil Marine, siap membawa operator pelabuhan dari Abu Dhabi.

Selain itu, lokasi pelabuhan tersebut sudah terbuka dan tidak perlu merusak kawasan konservasi. Ini merupakan potensi yang harus dikembangkan. Investasi pelabuhan ini juga akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menghidupkan perekonomian rakyat.

Wahyu berharap Gubernur Ansar Ahmad segera menyetujui investasi pembangunan pelabuhan umum di Sei Kolak Kijang.

"Saya berharap Gubernur segera mengeluarkan rekomendasi, jika memungkinkan, mari kita percepat. Investor harus yakin, dan salah satu cara adalah dengan proses perizinan yang cepat," harapnya.

Sebelumnya, Direktur Energi dan Industri Perdagangan Eiffage Genie Civil Marine, Guillaume Roche, berharap agar proses perizinan dapat selesai dalam waktu enam bulan. Perizinan yang cepat akan mempercepat proses pembangunan sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi.

"Target pertama adalah menyelesaikan perizinan dalam waktu setahun, kalau bisa 6 bulan lebih baik," ujarnya. 

Roche menerangkan, pelabuhan seluas 37 hektar itu cukup potensial menarik minat eksportir untuk beralih dari Singapura. Pembangunan pelabuhan nantinya akan tetap mengikuti standar Eropa dengan tidak merusak lingkungan dan menjauhi konflik sosial.

"Singapura sudah over kapasitas, sekarang antrian di Singapura sudah 2-3 hari. Sehingga kita ambil potensi kelebihan kapasitas itu," tambahnya.