Batam, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad menjelaskan alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri harus menyerahkan seluruh aset Jalan Provinsi yang berada di Kota Batam kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Alasan itu yakni karena Batam FTZ nya sudah menyeluruh, sehingga menyangkut status lahan yang berada di wilayah administrasi Kota Batam sudah tentu juga bersinggungan dengan kawasan BP Batam.

Penyerahan aset jalan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 485 tertanggal 3 April 2023 tentang 'Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau'. Sehingga status jalan Provinsi di Batam kini sudah tidak ada lagi.

Baca juga: Pemprov Kepri Serahkan Penuh Aset Jalan Provinsi di Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam

Begitu juga jalan Nasional di Kota Batam pun kini sudah tidak ada lagi, sesuai SK Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang 'Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional'.

Alasan lainnya kenapa diserahkan, lanjut Ansar, karena terkait pencatatan aset dan sertifikasi ruas jalan yang ditangani oleh Pemprov Kepri, dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, seluruh jalan yang statusnya Jalan Provinsi harus tercatat sebagai aset dan bersertifikat.

Dan khusus di Kota Batam merupakan wilayah Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh yang seluruh lahan yang berada di ruas Jalan Provinsi merupakan milik BP Batam, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa ruas Jalan Provinsi yang ada di Batam dikembalikan ke BP Batam.

"Begitu juga untuk status Jalan Nasional yang ada di Batam, sama juga harus masuk dalam pencatatan aset dan bersertifikat. Karena telah menjadi temuan berulang-ulang oleh BPK-RI, sehingga seluruh Jalan Nasional di Kota Batam sudah tidak ada sekarang," jelas Ansar, Selasa (9/5/2023).

Menurut Ansar keberadaan infrastruktur jalan yang rata, halus dan memadai di seluruh Kepri merupakan harapan seluruh masyarakat Kepri yang harus segera diwujudkan demi kelancaran akses kendaraan, barang dan orang. Sehingga bisa menjadi salah satu penopang percepatan pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Diakui Ansar, tidak seperti di Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kepri, dinamika yang harus dihadapi ketika akan membangun ruas-ruas jalan Provinsi yang berada di kota Batam kerap kali mengalami kendala, karena status administrasi lahan yang akan dibangun di Batam berada di kawasan BP Batam.

Kendala ini tidak hanya dirasakan Pemprov Kepri saja ketika akan membangun jalan Provinsi di Kota Batam. Tetapi juga dialami oleh Pemerintah pusat yang akan membangun jalan Nasional dengan dana APBN disana.

Alhasil banyak dana APBN yang seharusnya bisa digulirkan untuk membangun jalan-jalan Nasional yang berada di Batam, tidak jadi dikucurkan karena terhambat status lahan.

"Tentu saja kita tidak mau pembangunan jalan di Kabupaten dan Kota menjadi terhambat, karena sama saja dengan kita menghambat aktivitas mobilitas masyarakat. Akhirnya kita keluarkan SK Gubernur terkait aset jalan Provinsi diseluruh Kabupaten dan Kota. Dan khusus di Kota Batam seluruh aset jalan Provinsi yang ada disana kita serahkan kepada Pemko Batam," ujar Ansar.

Menurut dia, ada beberapa ruas jalan Provinsi di Kota Batam yang sudah dibangun oleh Pemprov Kepri dan diserahkan ke BP Batam. Dengan harapan agar tanpa kendala status lahan dan sebagainya, jalan tersebut bisa dirawat dengan baik oleh Pemko Batam dan BP Batam.

"Batam FTZ nya sudah menyeluruh, sehingga menyangkut status lahan yang berada di wilayah administrasi Kota Batam, sudah tentu juga bersinggungan dengan kawasan BP Batam," jelas Ansar.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam SK Gubernur Kepri nomor 485 tersebet telah ditetapkan masing-masing total panjang ruas jalan Provinsi yang berada di Kota Tanjungpinang sepanjang 78,97 KM, sedangkan total panjang ruas jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Bintan sepanjang 106,28 KM.

(*)