BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Illegal fishing di Natuna sudah sejak lama menjadi masalah dan kerap diberantas, namun hingga kini belum teratasi.

Namun bupati Natuna terpilih, Hamid Rizal, memiliki penilaian berbeda. Menurut Hamid, pemerintah tak harus memusuhi nelayan Vietnam dan Thailand.

Menurut pria dengan nama lengkap Abdul Hamid Rizal itu keterlibatan nelayan Thailand dan Vietnam diperlukan. Namun hal itu ia kemukakan sebelum terpilih sebagai Bupati Natuna periode 2015-2019 dalam sebuah perbincangan ekslusif dengan Batamnews.co.id.

Penenggelaman kapal menurutnya hanya buang-buang tenaga, waktu dan biaya. Hamid yang notabene mantan Bupati Natuna periode 2001-2006 ini mengatakan, Pemda Natuna dan pemerintah pusat harusnya bisa berpikir cerdas.

Ia mengakui, jika aksi nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia susah untuk dibatasi karena luasnya laut dan jangkauan. Sementara itu sumber daya melimpah namun tidak termanfaatkan optimal oleh nelayan lokal.

Hamid Rizal (Foto: Fox/BATAMNEWS)

"Kita larang nelayan asing nangkap di perairan kita, sementara nelayan kita juga nggak punya kapal tangkap seperti mereka. Sedangkan aksi menangkap ikan di laut oleh orang Vietnam dan Thailand ini sulit dibatasi areanya, kenapa nggak kita berdayakan aja nelayan asing itu? Kalau nangkap di wilayah kita" ujar Hamid.

Menurutnya tidak ada salahnya, jika penangkapan ikan di perairan Natuna oleh nelayan asing ini dikelola dan dimanfaatkan.

"Silahkan nelayan Vietnam dan Thailand nangkap ikan di perairan Natuna. Tapi tunggu dulu, mereka boleh nangkap ikan, tapi harus dibawa dulu ke Natuna, biar kita yang kelola, kita yang atur keuntungan dari penangkapan ikan di laut kita dengan mereka," kata Hamid kepada batamnews.

Tentu, terkait pengawasan, sistem dan cara-cara penangkapan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sehingga aksi main kucing-kucingan di laut oleh nelayan asing tidak perlu lagi terjadi.

"Ya biarin aja mereka nangkap ikan. Mereka punya alat, mereka punya pengetahuan di sana. Kita kan nggak susah-susah lagi, kita tinggal merambah sektor pengelolaan ikan. Tapi harus ditegaskan, hasil penangkapan ikan itu tidak boleh langsung dibawa ke negara mereka," tegas Hamid.

Setidaknya perlu regulasi dan aturan khusus yang tersistem untuk menjalankan rencana tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti sebenarnya juga sudah mulai memikirkan rencana tersebut

Susi sebelumnya sudah menurunkan tim dari Ditjen-Ditjen yang ada di Kementeriannya melakukan verifikasi potensi yang ada di Natuna.

Salah satunya yang saat ini sedang dibangun adalah pelabuhan perikanan terpadu di Pulau Tiga. Di lokasi ini akan dibangun beberapa fasilitas seperti cold storage, tempat pengolahan ikan dan sebagainya.

Para kapal-kapal nelayan lokal dan dari luar itu harusnya bisa terkelola. Mereka bisa masuk dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan dengan tarif yang berlaku oleh Pemda Natuna.

Setidaknya sektor pendapatan dari pajak hingga pengelolaan hasil perikanan bisa digenjot dengan adanya pelabuhan perikanan terpadu ini, kata Hamid.

[fox]