Bintan, Batamnews - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2022 telah disahkan sebesar Rp 3,965 triliun. Besaran ini naik Rp 95 miliar dibandingkan dari APBD Murni 2022.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono mengatakan, Pendapatan Belanja Daerah Kepri mengalami kenaikan.

Meliputi total pendapatan sebesar Rp 3,633 triliun yang terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,44 triliun, dana transfer dari pusat Rp 2,187 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 1,265 miliar.

Baca juga: Lingga Teratas, Capaian BIAN Batam Terendah se-Kepri

Kemudian untuk Belanja Daerah mengalami kenaikan sekitar Rp 95 miliar. Dari APBD murni Rp 3,870 triliun menjadi Rp 3,965 triliun.

"Itu sudah termasuk tambahan dana transfer insentif daerah yang diperoleh Pemprov Kepri tahun ini sekitar Rp 18 miliar,"  kata Raden Hari saat Paripurna Pengesahan APDB-P 2022 di Dompak, Jumat (30/9/2022).

Proses penyusunan APDB-P 2022 ini menelan waktu yang panjang antara TAPD dan Banggar DPRD Kepri. Tentunya dalam proses tersebut ada catatan-catatan yang diberikan oleh para fraksi untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri.

"Diharapkan Pemprov Kepri dapat memerhatikan dan menindaklanjuti sejumlah catatan dari fraksi-fraksi," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukurnya atas perolehan tambahan insentif daerah yang diberikan kepada Pemprov Kepri sebesar Rp 18 miliar.

Tambahan insentif ini didapati berkat beberapa hal. Diantaranya kerjasama antar instansi sehingga Pemprov Kepri mencapai sejumlah prestasi yang baik. Mulai dari, tingginya realisasi APBD 2021, Opini WTP, penanganan pandemi covid-19 yang baik, dan prestasi lainnya.

"Atas capaian yang bagus itu pula, maka kita mendapat tambahan dana insentif daerah," ucapnya.

Ansar menambahkan, APBD-P 2022 adalah upaya Pemprov Kepri menjawab berbagai persoalan kekinian yang sedang dihadapi saat ini.

Persoalan besar yang dihadapi antara lain kondisi tingginya inflasi. Maka, sebagian anggaran di APBD-P ini digunakan sebagai langkah untuk menurunkan angka inflasi di daerah.

Kemudian, mengatasi serta mengurangi angka kemiskinan. Sebab dampak pandemi dan situasi ekonomi akibat kenaikan harga BBM akan memengaruhi kenaikan angka kemiskinan.

"Persoalan yang terakhir adalah recovery ekonomi. Dimana akan dilakukan berbagai langkah kebijakan dengan memperkuat daya beli masyarakat," sebutnya.