Batam, Batamnews - Harta kekayaan pejabat daerah selalu menjadi hal yang bikin 'Kepo' masyarakat. Apalagi kepala daerah wajib melaporkannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Keterbukaan informasi membuat hal ini menjadi konsumsi publlik dan bisa dilihat dalam situs LHKPN KPK. Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

Lantas setajir apa sih para kepala daerah di Kepri?  

Baca juga: Kepala Daerah di Kepri Teken Komitmen Tekan Inflasi Pangan, Perkuat Produksi dan Lahan Pertanian

Dirangkum Batamnews dari situs e-LHKPN KPK, berikut daftar harta kekayaan delapan kepala daerah di Kepri (bupati/wali kota dan gubernur) diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi:

8. Muhammad Nizar (Bupati Lingga): Rp 2,8 Miliar

Di urutan ke delapan, Bupati Lingga, M Nizar. Dalam pelaporan 31 Desember 2021 yang disampaikan 24 Januari 2022, total harta kekayaan M Nizar Rp 2.848.657.487

Ia memiliki aset tanah dan bangunan di 10 lokasi dengan nilai total Rp 2.905.000.000. Untuk kendaraan Nizar melaporkan punya tiga kendaraan dua sepeda motor hasil sendiri dan sebuah mobil Toyota Rush 2013 dari hibah senilai Rp 100.000.000. Jika ditotal transportasi mesin yang dilaporkan senilai Rp 120.000.000.

Baca juga: Langkah Diskresi Naikkan UMK dan UMP Kepri, Mustafa: Kepala Daerah Berani?

Untuk harta bergerak lainnya senilai Rp 20.100.000, Kas dan setara kas Rp 117.179.482. Sehingga total harta kekayaannya Rp 3.162.279.482. Nizar melaporkan memiliki utang senilai Rp 313.621.995. Sehingga totalnya setelah dikurangi utang menjadi Rp 2.848.657.487.

7. Aunur Rafiq (Bupati Karimun): Rp 2,9 Miliar

Untuk urutan ketujuh, ada nama Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Dalam laporan LHKPN per 31 Desember 2021 Rafiq memiliki total aset tanah dan bangunan senilai Rp 1.290.593.200. Aset tersebut tersebar di 21 lokasi mayoritas di Karimun, termasuk sebuah tanah di Batam.

Untuk transportasi total asetnya Rp 273.000.000 terdiri dari mobil Honda CRV senilai Rp 260 juta dan Motor Honda Solo 2011 senilai Rp 13.000.000

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 408.500.000, kas dan setara kas senilai Rp 635.045.992, harta lainnya senilai Rp 600.000.000. Namun Rafiq melaporkan memiliki utang senilai Rp 251.339.478. Jika dikurangi totalnya menjadi Rp 2.955.799.714 .

6. Abdul Haris (Bupati Kepulauan Anambas): Rp 3,6 Miliar

Peringkat keenam ditempati Bupati Anambas, Abdul Haris. Dalam LHKPN 31 Desember 2021 yang disampaikan 17 Januari 2022, ia memiliki aset tanah dan bangunan di 41 lokasi.

Aset tersebut berada di Natuna baik dari hasil sendiri hingga hibah dengan akta. Kemudian sejumlah lokasi di Anambas baik dari warisan hingga hasil sendiri dan satu di Jakarta Selatan dari hasil sendiri. Totalnya senilai Rp 2.887.200.000.

Untuk kendaraan Haris hanya melaporkan kendaraan roda dua jenis Vario Tekno Rp 17.000.000 dari hasil sendiri. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 102.645.000, kas dan setara kas senilai Rp 679.779.141. Jika ditotal ia melaporkan harta kekayaan senilai Rp 3.686.624.141.

5.  Wan Siswandi (Bupati Natuna): Rp 4,4 Miliar

Dalam pelaporan 31 Desember 2021 untuk awal menjabat, Wan Siswandi melaporkan harta kekayaan senilai Rp 4,4 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4.750.000.000 di empat lokasi di Natuna.

Untuk kendaraan ia melaporkan dua mobil Avanza dan Honda Jazz dengan total senilai Rp 130 juta. Kas/setara kas senilai Rp 140.425.617. Wan Siswandi melaporkan memiliki utang senilai Rp 593.939.395. Dengan demikian total LHKPN yang ia laporkan Rp 4.426.486.222.

Berapa kekayaan Ansar Ahmad......?

4. Ansar Ahmad (Gubernur Kepri): Rp 4,5 miliar

LHKPN yang dilaporkan 24 Maret 2021 untuk awal menjabat, Ansar melaporkan LHKPN senilai  Rp 4.592.340.371

Jumlah itu dari aset tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Tanjungpinang senilai Rp 3.600.000.000 dari hasil sendiri. Untuk kendaraan total senilai Rp 288.335.000 (terdiri dari motor Yamaha senilai Rp 38.335.000 dan mobil Toyota Harier senilai Rp 250.000.000), Kas dan setara kas Rp 704.005.371.

3. Roby Kurniawan (Plt Bupati Bintan): Rp 6,3 M

Sementara Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan melaporkan LHKPN Rp 6.324.510.060 untuk tanggal lapor 26 Februari 2021

Anak dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad ini juga melaporkan meiliki tanah dan bangunan dengan total senilai Rp 4.635.900.000 (Tanjungpinang Rp950 juta, di Jaktim Rp 2.935.900.000 dan di Tanjungpinang 750 juta).

Transportasi mesin total senilai Rp 1.475.000.000 (Mobil Velfire Rp 995.000.000, Toyota Hi Ace 480 juta). Kas dan setara kas senilai Rp 35.610.060, harta lainnya Rp 178.000.000.

Siapa terkaya nomor satu di Kepri...?

2. Rahma (Wali Kota Tanjungpinang): Rp 6,9 miliar

Dalam LHKPN tanggal penyampaian 10 Maret 2021, Rahma melaporkan memilki aset tanah dan bangunan senilai Rp 5.415.000.000 di 12 lokasi di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun

Transportasi mesin total senilai Rp 455.000.000 (tiga unit mobil Honda Brio, CRV dan Freed)

Harta bergerak lainnya Rp 150.000.000, Kas dan setara kas Rp 943.900.344. Total keseluruhan dalam LHKPN Rp 6.963.900.344.

Selanjutnya: Urutan pertama..

1. Muhammad Rudi (Wali Kota Batam): Rp 48,8 Miliar

Wali Kota Batam, HM Rudi termasuk pejabat yang rajin dalam pelaporan LHKPN. Dalam urutan ini, Rudi menempati peringkat pertama atau yang paling tajir ketimbang kepala daerah lainnya.

Dilihat dalam LHKPN tanggal penyampaian 22 Januari 2022/periodik 2021. Total nilai kekayaan yang dilaporkan Rudi mencapai Rp 48.783.637.363. 
 
Jumlah itu terdiri dari tanah dan bangunan dengan total Rp 30.808.174.000 pada 43 lokasi di Karimun, Tanjungpinang dan Batam

Transportasi dengan total senilai Rp 1.480.000.000 (Lexus Jeep 2013; Rp 375.000.000, Toyota; Land Cruiser 2014; 560.000.000, BMW Sedan 2015; Rp 545.000.000).

Harta bergerak lainnya Rp 615.000.000, Surat Berharga Rp 2.056.250.000, Kas dan Setara kas Rp 13.824.213.363.

KPK menyebutkan, Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN tersebut sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan bisa digunakan untuk informasi umum. 

KPK sendiri menyebut tidak bertanggung jawab atas informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs tau media lainnya. 

Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi dari sumber lain (situs atau media lainnya), maka informasi yang dianggap valid KPK adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement yang mereka tampilkan ini.