Batam - Sebulan terakhir ini, di tengah kesibukan politik dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi proses verifikasi yang diselenggarakan oleh KPU, Partai Adil Makmur (Prima) Kepri menyoroti kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk siswa SMA di Kota Batam.

Ketua DPW Prima Kepri, Robin N Manik mengatakan pihaknya menerima laporan dari salah seorang masyarakat akan keganjilan kegiatan ekstrakurikuler itu.

Pertama mengenai pungutan wajib ekstrakulikuler sebesar Rp 2 ribu setiap pertemuan pramuka di salah satu sekolah di Batam.

Lalu yang kedua, sanksi yang diberikan kepada siswa siswi jika dalam satu semester tiga kali tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan dikenakan denda membeli perangkat kebutuhan pramuka. Baik itu kompor, tenda dan beberapa perangkat kebutuhan lainnya. 

"Setelah mengkonfirmasi ke pihak komite sekolah, hal yang mengejutkan yakni tidak tahunya pihak sekolah dan komite sekolah atas aturan yang berlaku tersebut," ujar Robin, Rabu (29/6/2022).

Meski permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh pihak komite dan sekolah, namun ia mengkritisi akan kejadian tersebut, dimana adanya iuran untuk pramuka yang tidak diketahui oleh pihak sekolah dan komite.

"Seyogianya setiap kebijakan yang berlaku di sekolah harus diketahui oleh pihak sekolah sebagai pelaku pendidikan dan pihak komite sebagai perpanjangan suara wali siswa. Apalagi kebijakan yang menyangkut adanya pungutan berbentuk nominal uang, dan sesuai aturan yang berlaku jika adanya pungutan berbentuk uang harus ada laporan secara transparan dan akuntabel yang berkesinambungan," kata dia.

Ditanyakan mengenai penerimaan siswa baru yang sedang berlangsung, Robin terlihat hanya tersenyum. Banyak permasalahan dan itu sudah turun temurun, benang merah permasalahannya menurut dia harus diputus. 

"Semoga Partai Prima bisa berkontribusi kepada rakyat. Doakan kami lolos verifikasi Parpol dan bertarung di Pemilu 2024 dan dapat menjadi partai buat rakyat biasa yang 99 persen di Indonesia dan hanya dikuasai 1 persen kekayaan bangsa ini oleh kaum oligarki. Saatnya Pancasila dimenangkan," pungkasnya.