BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Agung Mulyana, berencana memanggil Kepala Satpol PP Batam, Hendri, terkait perekrutan 825 anggota Satpol PP yang tidak melalui prosedur. Akibatnya, ratusan anggota Satpol PP Pemko Batam itu tidak jelas statusnya dan belum gajian hingga kini.

"Semua akan kita periksa," kata Agung kepada wartawan usai meresmikan RS Santa Elisabet Batam Kota pada Selasa (17/11/2015) siang.

Agung mengatakan, mulai 1 Januari 2016 Satpol PP di seluruh Indonesia wajib yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak ada lagi pegawai Satpol PP berstatus honorer.

Menurut Agung, sebagai penegak Perda, sudah seharusnya, Satpol PP bukan berstatus honorer namun PNS.
 
Selain itu, kata Agung, tidak boleh ada lagi perekrutan pegawai Satpol PP yang tidak sesuai dengan prosedur. "Tidak ada lagi kontrak-kontrak yang tanpa dasar hukum," tegas Agung memperingatkan.

Sebanyak 825 anggota adalah angkatan ke-3 penerimaan awal tahun 2015. Apalagi, data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Batam, hanya ada 5 honorer di Satpol PP yang terdaftar yang direkrut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tentang Penerimaan Tenaga honor dan PP Nomor 56 mengenai Pemberhentian Penerimaan Pegawai.
 
"Tidak ada penerimaan Satpol PP untuk tahun 2015," ujar Wali Lota Batam Ahmad Dahlan di Restoran Canton Duck Palace, Kepri Mall Batam, belum lama ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Batam M Sahir juga mengakui dirinya tidak mengetahui soal penerimaan 825 tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Hingga saat ini saya belum mengetahui soal penerimaan 825 pegawai tenaga Satpol PP dan belum mendapatkan arahan apapun dari Wali Kota Batam Ahmad Dahlan,"ujar Sahir saat ditemui Batamnews.co.id di ruang kerjanya di lantai 3 Pemko Batam pada Senin, (28/9/2015) lalu.

(jim)