Batam, Batamnews - Pendidikan militer di SMK Sekolah Penerbangan Nusantara (SPN) Dirgantara Batam dinilai aneh oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pihaknya turun ke Kepri atas permohonan Gubernur Kepri terkait perlindungan para siswa korban dugaan kekerasan di sekolah itu.

Baca juga: Korban Kekerasan SPN Dirgantara Batam Alami Gejala Stockholm Syndrome

Mereka pun melakukan investigasi dan menelaah kasus ini. "Kami sudah ketemu Kapolda, Dirkrimum, warga, korban dan Kepsek SPN Dirgantara," ucapnya, Kamis (30/12/2021) saat dijumpai di Batam

Salah satu point yang menjadi sorotan LPSK dikatakannya adalah pendidikan militer di sekolah itu.

"Kami sudah koordinasi dengan Kepala Disdik Kepri, Kepsek SPN, Pak Dunya Harun, terkait konfirmasi beberapa hal, seperti pelatihan basis militer itu," ucapnya.

Edwin mempertanyakan, relevansi pendidikan militer yang diterapkan di sekolah itu membingungkan. "Sekolah itu hanya untuk teknisi dan mekanik. relevansinya apa (pelatihan milier)?" sebut dia.

Baca juga: Ada Kolam Tobat Untuk Menghukum Siswa di SPN Dirgantara

Dari penelusuran LPSK dikatakannya, sekolah ini melahirkan lulusan yang akan bekerja dan menjadi bagian dari bisnis penerbangan.

"Mereka bekerja sebagai petugas teknisi di bandara. Relevansi pendidikan ala militer dengan pekerjaan yang mereka lakukan tidak ada korelasinya. Mereka bukan jadi pilot pesawat tempur atau pramugari. Tidak!"

Ia pun menyebutkan tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepri, hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal apakah sekolah dibolehkan buat aturan sendiri yang berbeda dengan sekolah pada umumnya.

"Contoh misal seragam ala militer, bergaya militer itu apakah diperlukan? Saya rasa kita tak perlu lagi bernostalgia dengan masa orde baru. Dimana kekuasaan militer di segala bidang. SDM kita berhadapan dengan persaingan internasional," ucapnya.

Baca juga: Aksi Pelajar SPN Dirgantara Latihan Menembak Resahkan Warga Sekitar

Ditegaskan Edwin dalam hal ini sudah nyata pola pendidikan dan lingkungan yang diterapkan disekolah itu cukup membingungkan.

"Mereka bukan untuk perang. Tapi untuk di dunia kerja sipil bukan militer. Negara-negara maju yang berhasil mencetak SDM unggul, apa ada mereka menerapkan pola-pola militer? Gak ada" tuturnya.

LPSK juga sedang menunggu hasil penyelidikan oleh Polda Kepri terkait terlapor Aiptu ED, selaku pengelola dan pembina sekolah yang juga berstatus sebagai anggota polisi. Mereka mempertanyakan tindakan hukum dan ketegasan yang diambil Polri terkait anggotanya yang melanggar pidana.