BI Prediksi Ekonomi Kepri Meningkat hingga 4,5 Persen

BI Prediksi Ekonomi Kepri Meningkat hingga 4,5 Persen

ilustrasi.

Batam, Batamnews - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri diprediksi meningkat dalam kisaran 3,5 - 4,5 persen.

Tren penurunan pandemi di seluruh dunia, termasuk perekonomian domestik, yang didukung oleh pelaksanaan vaksinasi menjadi faktor utama. 

Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kepri terus mengalami perbaikan dan mencapai pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2021 sebesar 6,9 persen. Namun pada triwulan III 2021 hanya tumbuh 2,97 persen, diperkirakan pada triwulan IV akan mulai ada peningkatan. 

Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia Kepulauan Riau, dibahas bahwa optimisme terhadap pemulihan ekonomi Provinsi Kepri diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2022 seiring perkembangan perekonomian global maupun domestik yang terus membaik dan pelaksanaan vaksinasi yang semakin luas. 

“Namun untuk mewujudkannya perlu didukung dengan sinergi yang semakin kuat serta mendorong inovasi,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Musni Hardi, Kamis (25/1/2021).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kepri yang inklusif dan berkesinambungan, yaitu : Pertama, menuntaskan pelaksanaan vaksinasi disertai dengan penerapan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas untuk mencegah risiko munculnya gelombang baru COVID-19. 

Kedua, terus mendorong penguatan kapasitas dan memperkuat kelembagaan petani/nelayan/UMKM melalui korporatisasi dan mempercepat digitalisasi. 

Ketiga, mengoptimalkan posisi strategis Kepri di jalur perdagangan dunia dan sebagai basis produksi perusahaan global dengan mendorong berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam terutama di bidang maritim, disertai penguatan link and match antara sektor industri dengan lembaga pendidikan. Posisi strategis tersebut juga dapat dioptimalkan untuk mendorong berkembangnya sektor pariwisata dengan memperkuat aspek 3A dan 2P yakni (Akses, Atraksi, Amenitas, People dan Promotion).

Keempat, mendorong realisasi belanja pemerintah daerah sejak awal tahun untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi perekonomian. 

Kelima, meningkatkan konektivitas antar daerah dan kawasan untuk mendorong efisiensi logistik dan kelancaran distribusi yang akan meningkatkan daya saing produk. 

Keenam, memperkuat ekosistem digital melalui penggunaan transaksi non tunai, salah satunya dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

 

 Ketujuh, mendorong inovasi baik dalam peningkatan kualitas layanan publik untuk meningkatkan daya saing investasi, dan mendorong inovasi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan produk guna menjawab tantangan siklus produk yang semakin pendek di era digital. 

Selain itu, untuk tekanan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasaran yang ditetapkan 3±1 persen.

Adapun upaya untuk mengendalikan inflasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui penggunaan teknik budidaya yang lebih baik, urban farming, rekayasa lahan, dan mendorong penggunaan teknologi tepat guna. 

Selanjutnya, untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan memudahkan pemantauan arus barang pembangunan pasar induk yang diselaraskan dengan penguatan peran BUMD, dengan berfokus pada penyediaan pangan dapat menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan. 

“Untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan, kerjasama antar daerah yang sudah terjalin dapat diperkuat dan diperluas dengan daerah penghasil lainnya,” kata Musni.

(ret)