Batam, Batamnews - Dicoretnya pendapatan dari sektor labuh jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi menimbulkan spekulasi dari legislator Kota Batam.

Anggota DPRD Batam, Taufik Muntasir sudah memprediksikan bahwa labuh jangkar tidak akan berjalan dalam menarik sumber pendapatan baru.

"Jauh-jauh hari saya sudah memprediksi kalau labuh jangkar ini tak akan berjalan sesuai rencana," kata dia, Selasa (23/11/2021).

Semula, Pemprov Kepri menargetkan Rp 200 miliar dari retribusi jasa labuh jangkar per tahun. Sayangnya, perkiraan itu tak sesuai dengan ekspektasi.

Baca juga: Ansar Coret Labuh Jangkar dari APBD Kepri 2022, Rp 200 M Melayang

"Itu memang kewenangan pusat. Sebetulnya upaya itu sudah dilakukan sejak zaman Nurdin (Nurdin Basirun, eks Gubernur Kepri), berarti sudah ada usaha sejak dulu tapi tak berjalan karena itu memang bukan hak kita," ujar pria yang akrab disapa Ace ini.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa pencoretan sektor penerimaan labuh jangkar dikarenakan belum ada aturan yang jelas dari pemerintah pusat.

"Belum ada kejelasan hingga saat ini, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mencoret sektor labuh jangkar. Dari sektor penerimaan Kepri di APBD 2022," ujar Ansar di Batam, Senin (22/11/2021).

Sektor penarikan retribusi labuh jangkar di wilayah kelautan Kepri telah mendapat pengawasan langsung dari pihak Kementerian. Meski demikian, Ansar menyebutkan bahwa labuh jangkar masih menjadi prioritas dari Pemprov Kepri.

"Ini masih menjadi prioritas kami, kami terus melakukan pembahasan dengan pusat, sembari memberikan referensi yang kami miliki," katanya.