Batam, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Kepri periode 2021-2023.

Forum tersebut terdiri dari unsur pelaku usaha industri, pemerintah dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kepri. Tujuan pembentukan FKLPID ini adalah sebagai jembatan bagi lembaga pelatihan yang ada di Kepri dengan dunia industri.

"Dimana selama ini kita asing dengar kalau kurikulum pelatihan yang dilatihkan ke peserta latih masih belum matching dengan kebutuhan industri," kata Ketua FKLPID Kepri, Rafki Rasyid, Jumat (5/11/2021).

FKLPID nantinya akan mengkomunikasikan kebutuhan pelatihan dari perusahaan dengan BLK dan juga LPK serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se-Provinsi Kepri.

Baca juga: Bertemu Konjen RI Dubai, Kepala BP Batam Bahas Investasi Thumbay Group

"Dengan begitu kita harapkan pelatihan yang ada akan lebih tepat sehingga bisa mencetak tenaga kerja yang berkualitas yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja," ujarnya.

Menurut Rafki, pekerja di Kepri harus naik kelas dari sebelumnya yang kebanyakan bekerja di sektor informal dan merupakan unskilled labor pada industri yang ada, menjadi pekerja ahli sektor formal. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat di Kepri akan meningkat.

Selain itu, FKLPID akan coba mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang paling dibutuhkan dimasa depan yang mungkin belum dibutuhkan saat ini. Seperti contohnya pelatihan untuk tenaga kerja pada industri energi baru terbarukan seperti solar panel dan mobil listrik.

Juga kebutuhan pelatihan teknologi informasi dan teknik pesawat udara menyambut dibukanya KEK Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic di Batam. Lalu ada juga kebutuhan tenaga ahli pada KEK BAI di Bintan.

"Ketika ini sudah dikomunikasikan dengan industri, diharapkan BLK dan LPK yang ada di Kepri harus siap untuk menyediakan pelatihan yang dibutuhkan tersebut. Bisa juga dengan melakukan kerja sama dengan BLK dari daerah lain untuk menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dunia industri tersebut," kata dia.

Rafki juga berharap dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap FKLPID agar dapat mengomunikasikan dan menjembatani kebutuhan pelatihan di Kepri dengan optimal.

"Saya optimis dengan pengurus FKLPID yang ada ini karena berasal dari Apindo, Kadin, HKI, BLK dan Manajemen Perusahaan dari Batam, Bintan, Karimun bahkan sampai ke Natuna. Mudah-mudahan dengan terbentuknya FKLPID Provinsi Kepri ini tingkat pengangguran di Kepri akan bisa terus diturunkan," kata Rafki.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berharap sinergi antara BLK dengan dunia industri lebih terbangun, dan mudah dalam penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Ekspor Listrik ke Singapura, PLN Batam Butuh 1.000 Ha Lahan Bangun PLTS

“Dengan sinergitas keduanya, maka lulusan BLK yang telah dibekali berbagai pelatihan, diharapkan lebih mudah terserap oleh dunia industri yang ada. Karena, mereka mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dunia industri,” ujar dia.

Menurut Ansar, besarnya investasi di Kepri sangat berkorelasi dengan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Dengan kata lain, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualitas serta skil yang diperlukan.

“Terlebih Provinsi Kepri menjadi daerah tujuan investasi, karena tiga wilayah kita ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yakni Batam, Bintan dan Karimun (BBK),” ujarnya.

Ditambah dengan penetapan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di beberapa tempat. Tentu, Kepri akan sangat membutuhkan tenaga kerja berkualitas, untuk bisa mengisinya.

“Karenanya saya berharap, FKLPID nanti terus berkolaborasi bersama BLK guna melahirkan tenaga terampil dan kompeten yang dibutuhkan dunia industri,” kata Ansar.