Meranti, Batamnews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sedang menyusun rencana mengajukan pinjaman melalui pemerintah pusat lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Besaran pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp 200 milliar. Rencananya anggaran itu digunakan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah setempat. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Meranti, Bambang Suprianto pengajuan itu sedang dalam proses.

"Sedang proses. Rencananya kami usulkan Rp 200 milliar yang nanti fokus pada infrastruktur dalam mempercepat pergerakan atau perputaran atau roda ekonomi daerah. Besaran usulan yang direncanakan itu sudah maksimal sesuai hitung-hitungan tax rasio keuangan daerah," ujarnya, Sabtu (22/10/2021). 

Regulasi pinjaman kata Bambang, merujuk pada Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 Dana Transfer Derah. 

Walupun demikian, tahapan rencana pinjaman hingga disetujui harus melewati koordinasi yang cukup panjang. Namun tetap akan digesa, sehingga realisasinya bisa masuk pada tahun anggaran 2022 mendatang.

Dibeberkannya, progres usulan pinjaman tersebut saat ini masih dievaluasi oleh jajaran legislatif. 

Jika diakomodir tentunya akan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

 "Saat ini masih di dewan. Tentunya usulan itu masih menunggu persetujuan mereka. Kalau mereka setuju tentunya akan tertuang dalam KUA-PPAS dan maju ke tahapan selanjutnya, yaitu usulan rekomendasi kepada Kemendagri," ujarnya.

Setelah mengantongi rekomendasi pertimbangan dari Kemendagri, usulan akan memasuki tahapan penyampaian surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Kemenkeu. 

"Jika sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan baru bisa lakukan pinjaman. Kalau disetujui maka lanjut koordinasi menuju tempat pembiayaan. Kalau kita mungkin di melewati Bank Riau Kepri," kata dia.