Jakarta - Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Kader PDI Perjuangan itu terbukti menerima suap terkait dengan bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Vonis dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis  di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8/2021).

Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata Damis dilansir kumparan.

Hakim meyakini Juliari Batubara terbukti menerima suap melalui dua anak buahnya, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Menurut hakim, Juliari Batubara memerintahkan anak buahnya untuk memungut Rp 10 ribu per paket bansos yang digarap para vendor.

"Perintah memungut fee ialah dari Terdakwa," kata hakim.

Juliari Batubara dkk dinilai terbukti menerima fee dari para vendor bansos. Yakni sebesar Rp 1,280 miliar dari Harry van Sidabukke, sebesar Rp 1,950 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta sebesar Rp 29,252 miliar dari sejumlah vendor bansos lainnya. Total dari suap itu sebesar Rp 32.482.000.000.

Dari total uang tersebut, sebanyak Rp 9,7 miliar di antaranya sudah diberikan kepada Juliari Batubara. Uang diserahkan secara bertahap oleh Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso melalui Eko Budi Santoso (ajudan Juliari), Kukuh Ary Wibowo (Tim Teknis Juliari), dan Selvy Nurbaiti (sekretaris pribadi Juliari).

Meski suap diterima melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, tapi hakim meyakini hal itu berdasarkan perintah dari Juliari Batubara.

Suap diyakini sebagai fee Juliari Batubara dan anak buahnya karena menunjuk para vendor sebagai penyedia bansos sembako untuk penanganan pandemi COVID-19. Padahal, sejumlah vendor dinilai tidak layak menjadi penyedia bansos.
Juliari Batubara dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pidana Tambahan

Selain dihukum penjara, Juliari Batubara juga divonis membayar denda sebesar Rp 500 juta. Hukuman itu bisa diganti kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, Juliari Batubara juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000. Uang dihitung sebagai fee total yang diterima Juliari Batubara sebesar Rp 15.106.250.000 dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar Rp 508.800.000.

Bila uang pengganti itu tidak dibayarkan selama 1 bulan setelah vonis memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya milik Juliari Batubara bisa disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi kekurangan tersebut. Namun bila aset tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Dalam vonisnya, Hakim juga mencabut hak politik Juliari Batubara. Hak politik politikus PDIP itu selama 4 tahun setelah hukuman pokok dijalani.