Jakarta, Batamnews - Kementerian Kesehatan menyatakan mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembaruan pelaporan penanganan Covid-19, baik untuk kasus terkonfirmasi, sembuh, maupun meninggal, khususnya dalam periode dua bulan terakhir.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini ada lebih dari 50 ribu kasus yang status akhirnya belum diperbarui.

"Kementerian Kesehatan mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan updating kasus ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, agar sesegera mungkin kita dapat menyajikan data yang lebih akurat dan tepat waktu," kata Nadia.

Dia menegaskan, angka kematian tidak dihilangkan dari laporan harian yang disampaikan pada publik setiap hari. Saat ini pun tengah dilakukan perbaikan terkait komponen angka kematian, sehingga level PPKM dapat ditentukan dengan lebih tepat.

Nadia menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen mengadakan transparasi data dan perbaikan terus menerus pada kualitas data nasional.

Dia menambahkan, secara nasional terjadi penurunan kasus konfirmasi sebanyak 18 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Namun, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Bangka Belitung mencatatkan peningkatan kasus lebih dari 20 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Sementara penurunan kasus paling signifikan terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang disebut sangat mempengaruhi tren penambahan kasus secara nasional.

Adapun testing rate dan positivity rate menjadi indikator yang saling terkait. Positivity rate hanya dapat diinterpretasikan jika target tes yang menunjukkan bahwa surveilans adekuat mencapai target minimal 1 orang per 1.000 penduduk per pekan. Secara nasional testing rate saat ini adalah 3.53 per 1.000 penduduk per pekan dengan positivity rate mingguan sebesar 23.6 persen, walaupun tren positivity rate terus menurun di awal Juli sebesar 30.1 persen, dan saat ini menurun hingga 22.5 persen.

Provinsi yang belum mencapai target testing antara lain, Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Untuk itu, Nadia mendorong pelacakan kontak erat sebagai kunci menemukan kasus secara lebih awal dan memperkecil potensi penyebaran. Pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan tracing dengan memperbaiki sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan.

"Diharapkan semua daerah dapat meningkatkan dan mempertahankan testing, terutama untuk kasus-kasus suspek dan kontak erat yang ditemukan," ujarnya.

Untuk bed occupancy rate (BOR) pada 12 Agustus, tidak ada provinsi mencatatkan keterisian lebih dari 80 persen. Adapun empat provinsi yang mencatat BOR ICU lebih dari 80 persen adalah Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Lebih lanjut, pelaksanaan PPKM secara nasional menunjukkan penurunan jumlah provinsi dari level 4 pada pekan lalu seperti Jawa Barat dan Banten yang kini menjalankan PPKM level 3. Penurunan kasus di Jawa dan Bali pun disebut berdampak secara nasional.

"Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa insidensi kasus meningkat di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa-Bali, sehingga harus terus memperkuat upaya testing, lacak dan isolasi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sekaligus mengantisipasi lonjakan kasus yang dapat menekan sistem kesehatan terutama rumah sakit di wilayah luar Jawa," papar Nadia.

Selain itu, sekitar 90 persen kasus yang terjadi diikuti isolasi mandiri atau terpusat sehingga diharapkan tidak ada kasus terlambat rujuk. Dengan BOR yang semakin menurun, pasien bergejala berat dapat mendapatkan perawatan yang tepat.

Nadia mengingatkan, isolasi mandiri hanya dilakukan pasien Covid-19 yang tidak bergejala atau memiliki gejala ringan tanpa sesak. Penurunan kasus dan jumlah orang yang masuk rumah sakit menjadi tanda positif bahwa beban rumah sakit turut berkurang.

"Kita berharap segala upaya yang sudah kita lakukan melalui kegiatan testing, lacak dan isolasi, vaksinasi dan peningkatan kepatuhan terhadap protokol terus kita pertahankan dan tingkatkan," ujar Nadia.