Batam, Batamnews - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Jendral (Purn) Moeldoko meninjau pembangunan Jembatan Batam-Bintan di kawasan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (28/5/2021). 

“Tugas kepala staf yaitu mengawal proyek nasional strategis, apakah ada persoalan yang menjadi hambatan atau tidak,” ujar Moeldoko. 

Ia menjelaskan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Diperkirakan pembangunan jembatan ini bisa sedikit terlambat hingga 2025. 

“Tapi kami paksakan 2024 bisa clear semua,” katanya. 

Menurutnya kehadiran jembatan Batam-Bjntan ini bisa menjadi pengungkit kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga sudah seharusnya seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Dukungan Pemprov (Kepri) luar biasa, ketersediaan lahan untuk aspek lain sungguh mendukung dalam program ini,” katanya. 

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang juga ikut mendampingi Moeldoko mengatakan telah memaparkan seluruh kewajiban dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda). 

“Seperti penyediaan lahan, dan beberapa survei yang menjadi kewajiban sudah kami lakukan,” ujar Ansar. 

Dalam waktu dekat ini juga akan ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Ke depan, pembangunan jembatan ini akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

“Kami sudah sampaikan semuanya ke Pak Moeldoko, bahwa jembatan ini akan memberikan multiplayer effect, sehingga nanti bisa diteruskan kepada presiden,” katanya. 

Ansar mengatakan, pembangunan Jembatan Batam-Bintan bisa segera dimulai pada awal tahun 2022. Saat ini Detail Engineering Design (DED) sudah pada tahap akhir setelah beberapa kali peninjauan. 

“Kemarin sudah beauty contest ke investor untuk melihat respon mereka, tinggal sekarang  mempercepat jadwal,” kata dia.

Jembatan Batam-Bintan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Moeldoko juga mendorong kerja sama Badan Usaha, baik BUMN maupun Swasta, untuk mengajak para calon investor untuk berpartisipasi dalam lelang pengusahaan KPBU Jembatan Batam-Bintan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam waktu dekat ini. 

Jembatan Batam-Bintan direncanakan memiliki panjang 14,76 km (jembatan dan jalan). Proyek ini akan menelan investasi Rp13,66 triliun dengan biaya konstruksi Rp9,78 triliun.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) untuk menjaring calon investor KPBU Proyek Jembatan Batam-Bintan pada 30 April 2020 dan 6 Mei 2021. 

Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan finalisasi Final Business Case (FBC) dan Basic Design. Turut serta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Saat melihat Proyek Jembatan Batam- Bintan adalah Deputi 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta dan Deputi 3 Kantor Staf Presiden Panutan Sulendra Kusuma beserta beberapa Tenaga Profesional Kantor Staf Presiden

Di sisi lain, Pemprov Kepri akan menyiapkan usulan penetapan lokasi (penlok) dan dokumen KA-ANDAL sebagai pihak yang akan melakukan pengadaan tanah dan pengurusan izin lingkungan. Selain itu, dengan Kementerian PUPR, Pemprov Kepri sedang menyusun naskah Kesepakatan Bersama mengenai pembagian tanggung jawab dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan. 

Adapun Kementerian PUPR telah menyiapkan dokumen usulan pembangunan Jembatan Batam-Bintan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2021 sebesar US$300 Juta atau setara dengan Rp3,34  triliun untuk memberikan dukungan konstruksi guna meningkatkan kelayakan investasi bagi investor KPBU.