Tanjungpinang, Batamnews - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 dibayangi defisit yang cukup besar. Hal ini diprediksi berimbas ke daerah tidak terkecuali Pemprov Kepri. 

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, berdasarkan dari hasil rakor terkait APBN ini pihaknya belum bisa memastikan kondisi APBD Pemprov Kepri di 2021 ini sepenuhnya aman. 

"Karena tergantung nanti transfer pusat ke daerah, bila nanti transfernya berkurang tentu (APBD) akan kita sesuaikan," kata Ansar, Rabu (14/4/2021). 

Jika nantinya, defisit APBN tersebut berpengaruh besar terhadap APBD Provinsi Kepri, maka dirinya berencana akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menunda pembayaran proyek-proyek maupun program-program yang sudah terlanjur dijalankan di APBD 2021 ini. 

Ansar menambahkan, Ia akan konservatif dalam menentukan target pendapatan maupun belanja di APBD Provinsi Kepri ke depannya. 

"Kita konservatif saja, tidak usah terlalu muluk-muluk, asalkan semua bisa jalan. Kita akan melaksanakan sesuai arahan dari Pemerintah Pusat," ujarnya. 

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi secara virtual dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, (14/4/2021). 

Rapat koordinasi diikuti oleh 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. 

Dalam rapat koordinasi itu Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang sudah terpilih secara demokratis dan menjadikan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan tulus bagi masyarakat. 

Jokowi menekankan agar kepala daerah yang baru menjabat untuk membuat inovasi-inovasi yang mampu merumuskan kebijakan yang bertumpu 

“Kebijakan yang Bapak/Ibu lakukan harus goal oriented. Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas yang sudah ada, mampu membuat terobosan-terobosan yang baru bagi daerah,” harapnya.

Alokasi pengguna anggaran dengan berpedoman pada skala prioritas yang jelas menjadi poin selanjutnya yang diarahkan oleh presiden.

Jokowi menyayangkan apabila ada suatu daerah yang memiliki banyak mata anggaran tanpa target orientasi yang jelas. 

"Kebiasaan menghambur-hamburkan anggaran tidak bisa lagi dijadikan sesuatu yang biasa dalam perencanaan belanja daerah. Menurut saya semakin sedikit kegiatan maka secara manajemen semakin mudah kita mengontrolnya. Dan hasilnya akan semakin kelihatan. Oleh sebab itu saya titip untuk fokus pada prioritas apa yang masing-masing daerah butuhkan,” sebutnya.