https://www.batamnews.co.id

Seminar AJI Tanjungpinang: Sepakat Dukung Kebebasan Pers dan Pesan untuk Ansar-Marlin

AJI Tanjungpinang menggelar seminar di acara Konferta II (Foto:Ary/Batamnews)

Tanjungpinang, Batamnews - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang, menggelar seminar dengan tema 'Merawat Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi di Tengah Represi Pandemi', Sabtu (3/4/2021).

Acara ini digelar di depan Sekertariat AJI, Jalan DI Panjaitan, Komplek Bintan Center Km. 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Dalam seminar yang turut mengundang para mahasiswa di Tanjungpinang ini, menghadirkan 5 narasumber. Mulai dari Sekjen AJI pusat Ika Ningtyas, Kadis Kominfo Kepri Zulhendri, Ahli Pers Zamzami A Karim, Akademisi STAIN Sultan Abdurrahman Abd. Rahman, dan Akademisi UNPAK Bogor Andi M. Asrun.

Diawali Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas mengatakan bahwa dampak pandemi juga sangat dirasakan pada perusahaan media, bahkan AJI Indonesia juga telah menerima pengaduan rekan-rekan jurnalis yang dirumahkan hingga PHK.

"Apalagi buat kawan-kawan yang mengelola media sendiri. Dalam situasi seperti ini, AJI menyikapi dengan solidaritas dan saling peduli terhadap sesama. Sebagai bukti nyata, telah membuka donasi publik. Dimana dari hasil itu dapat diantaranya, memberikan beasiswa kepada anggota AJI yang anaknya sulit sekolah," kata dia dalam seminar tersebut.

Dalam tema seminar, Ika juga menyampaikan, bahwa selama 2020, kasus kekerasan terhadap jurnalis naik. Ada sekitar 80-an kasus dari berbagai daerah, mulai kekerasan fisik, intimidasi sampai pengrusakan alat kerja.

"Sebab itu, pentingnya kesepakatan dan komitmen supaya kebebasan pers benar-benar nyata. Ini penting, sebab ada juga pejabat publik tidak memahami kerja jurnalis, dan ujungnya terjadilah kriminalisasi terhadap jurnalis. Padahal Undang-undang Pers sudah terbit sejak dulu. Semua tau itu," ujarnya.

 

Bahkan, kekerasan juga menimpa pada jurnalis perempuan pada 2020. Dari sekitar 30-an responden, 25 diantaranya mengalami kekerasan seksual bahkan dari narasumber.

"Itu menandakan, bahwa dunia kerja terhadap jurnalis belum ramah terhadap perempuan," ucap Ika.

Ahli Pers, Zamzami A Karim dalam pandangannya mengatakan, legitimasi demokrasi itu adalah kebebasan pers, dan itu kunci ciri sebagai masyarakat demokrasi.

"Indeks demokrasi kita 2020 itu merosot, kita baca laporan, kita malah dibawah Malaysia, Timor Leste. Bayangkan, kita masuk angka terendah," sebutnya.

Walaupun demikian, Zamzami menyampaikan bahwa di Kepri belum ada laporan terkait kekerasan terhadap jurnalis. "Di Kepri memang saya belum mendengar secara terbuka adanya kekerasan terhadap jurnalis," ujarnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kepri, Zulhendri mengapresiasi seminar yang dilakukan AJI Tanjungpinang. "Kami juga sangat tertarik dengan tema ini. Secara umum kebebasan pers kita ketahui bahwa sejak reformasi, termasuk keterbukaan informasi itu sendiri," sebutnya.

Disampaikan Zulhendri, pemerintah juga berkomitmen dengan informasi keterbukaan publik. Bahkan ada penganugrahannya. "Jadi kami juga ada penilian, ada 65 indikator. Bahkan harta kekayaan kami pun sudah bisa diakses," jelasnya.

 

Zulhendri juga menyebutkan, pada 2020 lalu, Pemprov Kepri mendapat predikat Cukup. Artinya akan menambah target 2021 dengan predikat Informatif.

"Untuk di Indonesia, Jakarta yang dapat predikat Informatif plus," ujarnya.

"Bila ada yang tidak keterbukaan informasi publik. Kami sampaikan juga di 2020 lalu ada 5 sengketa informasi. Kalau di 2021 saat ini ada 3 sengketa, Tanjungpinang 1, Batam ada 2 sengketa," sebutnya.

Sedangkan Akademisi STAIN Sultan Abdurrahman, Abd Rahman mengungkapkan, kebebasan berpendapat juga sangat dikahwatirkan. Dimana, ada akademisi berkomentar dan komentar itu tidak sejalan dengan penguasa. Ancaman menanti adalah diskriminalisasi.

"Jadi pendapat itu bisa dikriminalisasi. Namun alhamdulilah-nya kalau di Kepri belum ada. Mungkin karena politik lokal kita tidak seperti Jakarta," ucapnya.

Disampaikan Abd Radman, penguasa juga jangan sampai membatasi kebebasan pers. "Apalagi penguasa itu sampai melarang kebebasan pers itu," ujarnya.

 

Terhakir pada pemateri Akademisi UNPAK Bogor, Andi M. Asrun menyarankan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri juga transparansi dalam apa saja yang akan dilakukan bagi kemajuan Provinsi ini.

"Kalau bisa adakan acara coffe morning kepada media, bisa seminggu sekali. Gak mahal kan buat acara itu, kalau gak bisa jurnalisnya bawa minuman sendiri. Tujuannya apa, agar bisa selalu dipublish dalam balutan redaksi melalui terbitan media terhadap progres apa saja yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur," sarannya.

"Jadi masyarakat juga mengetahui apa saja sih yang dilakukan untuk Kepri. Berikan penjelasan itu dalam bentuk data, bukan hanya dalam obrolan," tambahnya.

Usai masing-masing pemateri menyampaikan pemaparannya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan selesai sekitar pukul 12.00 WIB.

(ary)