Jakarta - Pemprov Kepri menggesa penuntasan aspek pendukung untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Gubernur Ansar mengatakan ingin memilah, terkait kewajiban provinsi dan pusat.

Ia juga memastikan tidak ada hambatan dan masalah terkait lahan. “Kewajiban Pemprov Kepri diantaranya memastikan ketersediaan lahan, ROW plan kemudian tim pusat yang akan memastikan dari sisi teknis pembiyaannya,” kata Ansar, Senin (29/3/2021).

Untuk pengadaan lahan di sisi jalan terdekat, untuk di sisi Pulau Batam, Pemprov Kepri sudah mendapatkan hibah lahan dari BP.

Sedangkan untuk di jalan terdekat di sisi Pulau Bintan dan di Pulau Buau akan dibiayai oleh Pemprov Kepri melalui APBD Perubahan. Proses sedang berjalan untuk identifikasi lahan.

“Untuk lahan di Tanjung Sauh, kita dapatkan hibah dari konsorsium karena kawasan itu rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan kontainer," tuturnya..

Saat bertemu dengan Menteri PUPR RI, Ansar berharap pembangunan jembatan ini segera teralisasi. Hal ini untuk mendukung perkembangan ekonomi di wilayah Kepri.

“Tahap demi tahap pembangunan jembatan ini telah kita lalui, dan saat ini pembahasan telah berada di Kementerian PUPR. Maka terus kita dorong agar pembangunannya bisa dimulai pada tahun 2022," harapnya.

Sebelumnya untuk memastikan pembangunam Jembatan Babin ini, Ansar telah mengajak tiga orang Menteri yaitu Menko Marves Luhut Panjiatan, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk melihat lahan atau landing point  jembatan Babin yang ada di Batam.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jika dibutuhkan sentuhan seni. Saat itu, Basuki menyampaikan bahwa khusus untuk pembangunan jembatan, ke depannya agar terus diberikan sentuhan arsitektural. Seperti pada jembatan Youtefa yang ada ornamen ciri khas daerah Papua.

“Juga untuk Jembatan Batam-Bintan yang akan dibangun dengan KPBU, agar ada sentuhan seninya,” kata Menteri Basuki.