Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meminta masyarakat dapat dengan bijak melihat posisi utang pemerintah sepanjang 2020. Dia ingin masyarakat tidak hanya sekedar menilai namun mesti ada pembandingan jelas dalam melihat posisi utang Indonesia.

Berdasarkan data World Economic Outlook database 2020 milik IMF, diantara 187 negara, utang pemerintah di tahun 2020 berada di peringkat 154 dunia. Yakni hanya mencapai sekitar 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Menilai itu membandingkan. Baiklah kalau tak boleh bicara aman dan lebih baik. Ini sekadar peringkat rasio utang terhadal PDB. Di dunia, Kita sekitar urutan 154 (rendah banget), di ASEAN hanya di atas Kamboja dan Brunei," jelas dia seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow, Sabtu (27/2).

Berdasarkan posisi data, posisi utang Kamboja selama 2020 lebih rendah hanya mencapai sebesar 31,47 persen dari PDB negara tersebut. Sementara posisi utang Brunei Darussalam hanya mencapai 3,20 persen dari PDB.

Adapun jika melihat posisi utang India dan Singapura posisi utangnya sudah hampir di atas 50 persen dari PDB. Di mana masing-masing tercatat 89,33 persen dan 131,18 dari PDB-nya.

Seperti diketahui, posisi utang pemerintah mencapai sebesar Rp6.074,56 triliun sampai dengan akhir Desember 2020. Sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.Berdasarkan data dari APBN KITA, Kementerian Keuangan, komposisi utang pemerintah pusat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat sampai akhir Desember 2020 utang dalam bentuk SBN mencapai Rp5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari posisi utang.

Adapun rinciannya terdiri dari pasar domestik dan valas. Dari pasar domestik terkumpul Rp4.025,62 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara sebanyak Rp3.303,78 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp721,84 triliun.

Sedangkan dari valas totalnya Rp1.196,03 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp946,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp249,66 triliun.

Sementara itu, sisa utang pemerintah berasal dari pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp840,94 triliun.

Lebih rinci, komponen pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral, multilateral dan bank komersial. Antara lain pinjaman bilateral sebanyak Rp333,76 triliun, pinjaman multilateral Rp464,21 triliun dan pinjaman bank komersial