Jakarta - Kebakaran di kamp pengungsian etnis Rohingya di kawasan selatan Bangladesh pada Kamis (14/1/2021) kemarin menghanguskan sebanyak 550 bangunan.

Dilansir Reuters, Jumat (15/1/2021), menurut Badan Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), akibat kebakaran itu sebanyak 3.500 pengungsi Rohingya kehilangan tempat tinggal sementara di Kamp Nayapara.

Sebanyak 150 toko dan fasilitas umum seperti kamar mandi juga hangus dalam kebakaran itu. Setelah api berhasil dipadamkan, para pengungsi Rohingya mengais sisa-sisa barang di bawah reruntuhan bangunan yang terbakar.

"Semua orang menangis. Mereka kehilangan barang-barang berharga. Semuanya hangus terbakar," kata seorang pengungsi Rohingya, Mohammed Arakani.

UNHCR menyatakan mereka saat ini memberikan bantuan tenda darurat, bahan bangunan, pakaian musim dingin, makanan dan obat-obatan bagi para pengungsi Rohingya yang menjadi korban kebakaran.

"Aparat keamanan tengah menyelidiki asal mula kebakaran," demikian isi keterangan UNHCR.

Direktur lembaga bantuan Save the Children's di Bangladesh, Onno van Manen, menyatakan peristiwa kebakaran ini semakin membuat para pengungsi Rohingya kesulitan.

Perwakilan pemerintah Bangladesh yang mengurus pengungsi Rohingya, Mohammed Shamsud Douza, menyatakan petugas membutuhkan waktu dua jam untuk memadamkan api.

Sebab, mereka juga harus berhati-hati terhadap ancaman ledakan tabung gas di tempat penampungan yang terbakar.

Lebih dari satu juta etnis Rohingya mengungsi ke wilayah Cox' Bazar di Bangladesh sejak 2017 karena menghindari kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan kelompok radikal di Myanmar.

Menurut hasil penyelidikan PBB, aparat Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Akan tetapi, pemerintah Myanmar membantah tuduhan PBB.

Pemerintah Bangladesh menyatakan kesulitan menampung dan mengurus para etnis Rohingya. Mereka lantas secara bertahap memindahkan para pengungsi Rohingya ke pulau terpencil dalam beberapa pekan belakangan.

Proses pemindahan para etnis Rohingya itu ditentang oleh kelompok pemantau hak asasi manusia diduga ada pemaksaan. Namun, pemerintah Myanmar membantah tuduhan itu.