Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan muncul gagasan paket pergantian kapolri pengganti Jenderal Idham Azis dan wakapolri dari lingkungan Istana Kepresidenan.

"Ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui keterangan resmi, Rabu (6/1/2021) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sejauh ini, kata dia, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono merupakan salah satu sosok yang paling diperhitungkan untuk menggantikan Idham. Sementara Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Wakapolri.

"Menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri," ujarnya.

Neta menuturkan, saat ini usulan nama pengganti calon kapolri itu sudah diserahkan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri kepada Presiden Joko Widodo. Sementara usulan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) baru akan diserahkan 8 Januari mendatang.

Nantinya, kata Neta, Jokowi akan memilih satu nama untuk kemudian diserahkan kepada Komisi III DPR RI untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

"Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol '88 dan junior Akpol '91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior," ucapnya.

Jika merujuk hal itu, saat ini terdapat beberapa nama yang merupakan lulusan Akpol 1988 di jabatan Komisaris Jenderal. Mereka ialah Gatot Eddy yang menjabat sebagai Wakapolri, dan Boy Rafli Amar yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kemudian, Kepala Bagian Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Rycko Amelza Dahniel; Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komjen Dharma Porangkun; Sestama BIN, Komjen Bambang Sunarwibowo dan Irjen Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Andap Budhi Revianto, mantan Kapolda Kepri

Sementara, lulusan paling junior Akpol '91 dari jajaran Komjen di Korps Bhayangkara saat ini hanya ada nama Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Dengan susunan seperti itu, kata Neta, Jokowi masih dapat mengangkat setidaknya dua kapolri lagi selama masa jabatannya sebagai presiden di periode 2021-2024.

"Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026," ucapnya menerangkan.

Neta menilai bahwa penilaian presiden terhadap calon Kapolri baru itu harus jauh dari masalah politik sosial yang berkembang.

Kata dia, saat ini suksesi pengganti Idham seringkali diwarnai situasi sosial politik yang penuh dinamika. Sehingga kerap muncul isu keagamaan yang dibawa dalam pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu.

"Presiden harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya," tandas dia.

Hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Istana Kepresidenan terkait penunjukan Kapolri dan Wakapolri.