BATAMNEWS.CO.ID - Jakarta - Kunjungan delegasi DPR RI ke Amerika hingga kini masih menjadi kontroversi. Meski kini rombongan DPR sudah pulang, anggaran yang mereka gunakan masih dipertanyakan.
Sebuah dokumen mengungkap jumlah anggaran yang digunakan delegasi parlemen RI ini berkunjung ke negeri Paman Sam.

Diketahui, aggaran ini untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 2015.

Seperti diketahui sebagian delegasi DPR tak berhenti di situ, namun mereka juga berkunjung  ke sejumlah kota di AS dan baru pulang ke Tanah Air pada 12 September 2015.

Dokumen ini berisi anggaran untuk rombongan berisi 20 orang, yang terdiri dari tujuh anggota DPR, istri Ketua DPR, 1 staf khusus Ketua DPR, 2 staf Setjen DPR, 1 tenaga ahli wakil ketua DPR, 1 ajudan ketua DPR, 1 pengawal pribadi ketua DPR, 1 penerjemah, 1 tenaga ahli BKSAP, 2 fotografer, dan dua wartawan.

Diketahui sebagian rombongan pulang ke Tanah Air 4 September 2015, termasuk dua orang wartawan. Dokumen anggaran ini juga tak menyebut apakah seluruh dana yang dianggarkan benar-benar terpakai.

Ketujuh anggota DPR tersebut adalah Setya Novanto (Ketua DPR-Golkar), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR-Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP-Demokrat), Aziz Syamsuddin (anggota-Golkar), Michael Wattimena (anggota-Demokrat), Juliari P Batubara (anggota-PDIP), Tantowi Yahya (anggota-Golkar). Untuk diketahui, sesuai aturan, istri Ketua DPR memang mendapat jatah dari negara.

Anggaran tersebut diberikan dalam bentuk dolar AS. Total anggarannya mencapai 177.787 dolar AS atau Rp 2.519.241.790 (dengan kurs saat keberangkatan 1 dolar AS = 14.170). Berikut rinciannya:

Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Ketua DPR RI
Dalam rangka menghadiri Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) The Fourth World Conference Of Speakers Of Parliament
Tanggal 29 Agustus 2015.

Mata Anggaran Dewan: 002.02.001.030.01.51.09.1028.002.001.011.G.524211
Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Parlemen Internasional (OPI)

1. Ketua DPR Setya Novanto
Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 14.761, representasi: $ 4.000, asuransi $ 39,5. Total: $ 22.489,5 atau Rp 318.676.215

2. Istri Ketua DPR Deisti Astriani
Total jatah harian (7 hari): $ 2.947, tiket pesawat $ 14.761, asuransi $ 39,5. Total: $ 17.747,5 atau Rp 251.482.075

3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 14.761, asuransi $ 39,5. Total: $ 18.489,5 atau Rp 261.996.215

4. Ketua BKSAP/Anggota Delegasi Nurhayati Ali Assegaf
Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.768,5 atau Rp 138.419.645

5. Anggota Delegasi Azis Syamsuddin
Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.768,5 atau Rp 138.419.645

6. Anggota Delegasi Michael Wattimena (1-4 September 2014)
Total jatah harian (4 hari): $ 2.108, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 8.187,5 atau Rp 116.016.875

7. Anggota Delegasi Juliari P Batubara
Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.768,5 atau Rp 138.419.645

8. Anggota Delegasi Tantowi Yahya
Total jatah harian (6 hari): $ 3.162, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.241,5 atau Rp 130.952.055

Staf khusus Ketua DPR atas nama Nurul Arifin mendapat total anggaran yang sama dengan anggota delegasi, yaitu $ 9.768,5. Kabag Set Opi DPR $ 5.905,5, Kasubag Rumga Ketua DPR $ 6.658,5, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam $ 5.387,5, Ajudan Ketua DPR $ 6.140,5, dan Pengawal Ketua DPR $ 6.140,5. Untuk Penerjemah Delegasi, Tenaga Ahli BKSAP, 2 fotografer, dan 2 wartawan masing-masing dijatah $ 5.387,5.

Soal anggaran Rp 2,5 miliar ini, sudah pernah disebutkan oleh Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang. Angka itu didapat Junimart dari dokumen yang diperoleh dari pihak Sekretariat Jenderal DPR.

"Rp 2,5 miliar, sudah masuk (pulang ke Indonesia lagi) tanggal 4 September," kata Junimart Girsang di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015) lalu.

Namun Junimart mempermasalahkan besarnya jumlah rombongan. Dia menyoroti posisi staf khusus Ketua DPR. "Jumlah 20 orang tidak termasuk anggota keluarga. Dan istilah staf khusus itu tidak dikenal di DPR," kata politisi PDIP ini.

[dtc/oke]