Lingga - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dabo Singkep, meminta masyarakat Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, untuk waspada terhadap adanya peningkatan curah hujan di bulan Oktober 2020 ini.

"Berdasarkan data 10 tahun terakhir, di bulan Oktober ini Kabupaten Lingga akan memasuki periode basah atau curah hujan meningkat dan peningkatan puncak kedua adalah di bulan November nanti," kata Kepala BMKG Dabo Singkep, Sahat Mauli Pasaribu kepada Batamnews, Sabtu (3/10/2020).

Ia menjelaskan, Kabupaten Lingga adalah daerah Non Zom. Artinya, daerah ini pola hujan rata-ratanya tidak memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan.

"Langkah-langkah yang kami ambil terkait kondisi saat ini, kami sudah mengirimkan himbauan kepada stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk selalu waspada dan menyampaikan kondisi demikian ke masyarakat," ujarnya.

Menurut Sahat, ada beberapa dampak dari meningkatnya curah hujan tersebut. Maka masyarakat perlu waspada terhadap banjir, tanah longsor, ancaman pada pertanian, keamanan transportasi, serta meningkatnya penyebaran penyakit.

"Untuk mengantisipasi dampak-dampak tersebut, kami mengimbau untuk dapat memantau informasi peringatan dini cuaca yang disediakan oleh Stasiun Meteorologi Kelas III Dabo," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, pada bulan Oktober ini beberapa zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan akan memasuki musim hujan, di antaranya Pesisir Timur Aceh, sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, Banten, sebagian Jawa Barat, serta sebagian Jawa Tengah.

Kemudian sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Utara, sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara dan sebagian kecil Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan curah hujan seiring dengan awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidro-meteorologis seperti banjir dan tanah longsor.

Para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih optimal melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih.