Lingga - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lingga, menyambangi PT. Telkom wilayah Riau Kepulauan, Sekupang, Kota Batam, Rabu (30/9/2020).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Lingga, Izjumadillah memimpin langsung rombongan dari Lingga yang terdiri dari Kabid e-government, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ady Setiawan, Plt Kasi Infrastruktur, serta Plt Kasubbag Umum dan Keuangan.

Kedatangan mereka disambut langsung General Manager (GM) PT. Telkom wilayah Riau Kepulauan, Munawir yang didampingi Account Manager Government, Firdaus Riza.

"Kita melakukan koordinasi teknis ke PT. Telkom," ucap Plt Kepala Dinas Kominfo Lingga, Izjumadillah kepada Batamnews usai pertemuan, Rabu (30/9/2020).

Ia menjelaskan, salah satu agenda pembahasan pada pertemuan tersebut yakni terkait infrastruktur jaringan data untuk optimalisasi kebutuhan data di wilayah Dabo Singkep.

"Pada saat ini kebutuhan akses layanan di Dabo seperti Indihome sudah sangat terbatas dan tidak dapat dilakukan penambahan pemasangan baru dikarenakan besaran bandwidth yang didistribusikan melalui Tower Musai (Bukit Bangku) belum optimal," ujarnya.

Merespon hal itu, Izjumadillah mengaku GM PT. Telkom wilayah Riau Kepulauan, Munawir telah melakukan kajian teknis terkait pembentangan Fiber Optic bawah laut untuk menghubungkan antara Daik dan Dabo. Namun hal tersebut merupakan pekerjaan besar, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

"Tapi untuk solusi jangka pendek, dalam waktu dekat pihak Telkom akan melakukan penanaman jaringan Fiber Optic darat untuk menghubungkan antara terminal daik dan tower Musai (Bukit Bangku) yang tentunya akan berpengaruh pada optimalisasi pendistribusian data ke wilayah Dabo," jelas Izjumadillah.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Dabo Singkep belum mendapatkan akses internet dedicated seperti yang ada di Daik. Maka, Kominfo Lingga berkeinginan menghubungkan seluruh OPD didalam suatu infrastruktur internet untuk mempermudah transaksi data dan pemanfaatan aplikasi yang aman dan handal.

"Hal ini juga berkaitan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," pungkas Izjumadillah.