Pakar Epidemiologi: Menkes Tidak Punya Rencana Aksi

Pakar Epidemiologi: Menkes Tidak Punya Rencana Aksi

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Humas Pemprov Jabar)

Jakarta - Lebih dari 7 bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Semakin hari kasus semakin pun bertambah. Pemerintah jadi sorotan penangan virus yang sudah membunuh jutaan manusia di dunia.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun menuai dikritik lantaran kinerjanya tak nampak. Menurut Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan tugas Terawan selama ini tidak bisa dievaluasi. Sebab tugas Terawan dalam komite penanganan Covid-19 tidak merinci tugas yang telah dikerjakan.

"Tidak bisa dievaluasi, karena tidak tahu apa saja yang sudah dikerjakan. Tidak eksplisit tugas detail Menkes di Komite," kata Pandu, Minggu (27/9/2020).

Apalagi kata Pandu sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia. Kinerja Terawan semakin tidak terlihat.

"Sekarang semuanya kan sudah diambil alih Pak Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Ya semua nya tidak jelas tidak ada plan of action," ungkap Pandu.

 

Sementara itu menurut Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr Windhu Purnomo hingga saat ini kinerja penanganan percepatan Covid-19 belum mencapai standar maksimum. Hal tersebut terlihat dari adanya penemuan kasus yang sangat kurang.

"Kelemahan kita pada kinerja tentang testing dan tracing. Bagaimana kita tahu penularan tanpa tahu hal tersebut?" ungkap Windhu.

Windhu menjelaskan selama 7 bulan, Indonesia belum bisa mencapai 10.000 per hari. Seharusnya kata Windhu, pemerintah bisa melakukan tes untuk 270 ribu orang.

"Jadi kalau dibagi 7 hari 40rb kurang, per hari. Nah sampai hari terakhir kita masih ngetes 26 ribu/hari. Jadi kurang separuh. 14 ribu tes itu sampai 7 bulan aja enggak sampai segitu," ungkap Windhu.

Tidak hanya itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah pun tidak tuntas. Salah satunya kebijakan Pembatasan sosial berskala besar Indonesia (PSBB) dan penerapan sangsi pada pelanggar protokol kesehatan.

"Jadi selama 7 bulan ini serta tanggung, awal Mei-sudah ada new normal life, jadi orang menganggap sudah bergerak," ungkap Windhu.

Sementara itu Windhu mengatakan evaluasi bukan hanya untuk salah satu menteri saja. Tetapi keseluruhan, terutama untuk pemimpin yang mengomandoi para Menteri yaitu Presiden.

"Karena kemenkes ini cuma pembantu Presiden, apa pun itu tetap komando tetap pada Presiden," kata Windhu.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews