Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menyayangkan masih ada pihak yang tidak mengurus Uang Wajib Tahunan (UWT) secara mandiri.

Hal ini disampaikannya pasca operasi tangkap tangan (OTT) oknum pegawai BP Batam karena faktur palsu.  “Sebenarnya kalau urus sendiri ke BP Batam, pasti jelas,” ujar Rudi saat ditemui di Batam Centre, Kamis (30/7/2020).

Rudi menjelaskan sistem pembayaran UWT saat ini sudah secara online, setelah melaksanakan proses pembayaran, maka kemudian akan keluar faktur dari BP Batam.

Setelah itu penerima alokasi lahan mengunjungi bank-bank yang telah ditunjuk. “Antara bank dengan BP Batam sudah ada koneksi,” katanya.

Menurutnya jika mengurus UWT sendiri, maka tidak akan ada masalah seperti ini. Tetapi Ia menduga hal itu terjadi juga karena ada pihak yang nakal.

“Namanya usaha tentu jelas, kalau jelas kita kasih, tak jelas tidak, itu yang mereka mau main di belakang, mereka minta mau disimpan,” katanya.

Dengan kasus OTT ini, Rudi mengatakan akan mengevaluasi internal BP Batam. Karena masih ada oknum yang memanfaatkan untuk mencetak faktur palsu tersebut. “Saya periksa lagi, ini kenapa bisa kecolongan,” ucapnya.

Rudi juga menambahkan bahwa ada sekitar seribu lebih faktur yang tidak selesai sejak tahun 2010-2015. Menurutnya ini juga menjadi persoalan serius, karena mereka menganggap lahan merupakan objek investasi.

“Akibatnya, lahan kosong ini bisa dibangun kalau tidak, ya nganggur, tapi sekarang tak bisa dibangun semua milik orang, ini butuh waktu, tak bisa sekaligus,” ungkapnya.

Ia juga kembali mengingatkan agar masyarakat tidak lagi mempercayakan orang lain untuk membayar UWT, cukup mendatangi kantor BP Batam untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.