BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Anang Iskandar yang dialihtugaskan ke posisi Kabareskrim. Buwas dicopot beberapa saat setelah ia mengungkap dugaan korupsi pengadaan crane di PT Pelindo II.

Bermula dari ancaman Dirut Pelindo II Richard Joost Lino dan sesumbarnya mendapat dukungan penuh dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.  

Sejak didapuk menjadi Kabareskrim, Buwas memang banyak menangani kasus-kasus kontroversial. Sebut saja menetapkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, mengusut kasus-kasus korupsi besar di tubuh BP Migas (sekarang SKK Migas), PT Pertamina Persero dan terakhir PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Ketika hukum ditegakkan banyak yang terusik karena kepentingan terganggu. Apalagi mereka yang berada di zona nyaman dan mendapatkan sesuatu. Banyak yang tidak suka dengan saya dan itu wajar. Mereka yang tidak suka itu adalah mereka yang selama ini diuntungkan dan tidak mau rugi," ujar Buwas.

Mantan Kapolda Gorontalo itu mengatakan tidak takut dengan segala ancaman. Bahkan dirinya menegaskan bahwa sudah terlatih.
 
Pria asal Pati, Jawa Tengah itu mengakui itulah gayanya. Bahkan istri dan anaknya sudah terbiasa dengan gayanya itu. "Kalau bicara ceplas-ceplos begini, jadi berdampak atau berefek, itu mereka sudah biasa, di kampung saya sudah biasa," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, mengatakan, langkah Bareskrim mengusut korupsi di tubuh Pelindo II merupakan puncak kekhawatiran JK dan kroni-kroninya, seperti Sofyan Djalil.

"Saat Pelindo II digeledah oleh Bareskrim, RJ Lino panik dan menelefon Sofyan Djalil. Hubungan antara RJ Lino dengan Sofyan Djalil cukup panjang, RJ Lino itu ditemukan oleh Sofyan Djalil saat dia bekerja di China, hubungannya dengan pengusaha China sangat luas," kata Arief kepada Rimanews, Rabu (02/09/2015).

Sebab itu, usai Bareskrim mengobok-obok Pelindo II, beredar kabar Buwas akan dicopot. "Lihat saja hubungannya," kata dia.

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menjelaskan, ada banyak bisnis yang melibatkan perusahaan JK di Pelindo. Kasus korupsi mobile Crane di Pelindo II hanyalah sebagian kecil.

"Masih banyak lagi kasus korupsi di Pelindo, dan bahkan ada yang melibatkan perusahaan milik JK. Ingat pelabuhan Car Port. Pelabuhan untuk mobil. Harusnya perusahaan JK bayar Rp300 miliar ke Dok Kodja Bahari sebagai biaya sewa tapi nyatanya diubah menjadi Rp150 Miliar. Ini melibatkan kerajaan bisnis JK. Crane hanya satu jalan saja," kata dia

(ind/rima)