Jakarta - Indonesia hingga saat ini belum mampu menjadi surga bagi investor. Bahkan, investor yang sudah menanamkan modalnya di Tanah Air malah kabur ke negara lain. Salah satu penyebabnya yaitu rumitnya perizinan di Indonesia.

Misalnya Samsung yang kabur dari Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menyebut salah satu penyebab hengkangnya Samsung dari Indonesia adalah masalah perizinan. Menurutnya, kerumitan perizinan ditawarkan pemerintah membuat perusahaan asing enggan melakukan relokasi ke Indonesia.

"Saya masih ingat adalah Samsung saya pakai contoh ini. Dulu Samsung Indonesia sudah 2 tahun ternyata birokrasi perizinan yang sulit akhirnya mereka investasi ke Vietnam," kata dia di DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Rosan mengaku telah mendapatkan keluhan langsung dari bos Samsung mengenai kerumitan perizinan terjadi di Tanah Air. Mulai dari ketidak selarasan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah membuat Samsung harus berpikir ulang untuk berada di Indonesia.

"Ini adalah salah satu contoh konkret apa birokrasi perizinan yang begitu banyak yang tumpang tindih yang memang harus kita selalu selaraskan," kata dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri mengaku kecewa karena perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.

"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9/2020).

"Sekali lagi, 33 perusahaan di China yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, Malaysia," Jokowi mengulang.

Melihat kondisi ini, bagaimana sebenarnya kondisi investasi di Tanah Air? Berikut ulasannya:

Harga Tanah Mahal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kondisi daya saing investasi Indonesia yang tertinggal dari Vietnam. Menurut dia, faktor utama yang menyebabkan investor asing enggan berinvestasi di dalam negeri yakni harga tanah di kawasan industri yang terlampau mahal.

"Di Vietnam itu, harga tanah industri cuma Rp1 juta lebih per meter. Bahkan ada yang gratis tanahnya atau dengan sistem sewa," kata dia dalam video conference via Facebook, Jumat (19/6).

Sedangkan, harga tanah pada kawasan industri dalam negeri rata-rata dibanderol Rp3 juta per meter. Bahkan, di kawasan industri tertentu harga tanah bisa mencapai Rp4 juta lebih per meter.

BKPM sendiri telah mengantongi data terkait harga tanah pada kawasan industri di Asia Tenggara. Tercatat Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai Rp3,17 juta per meter, Thailand Rp3,03 juta per meter, Filipina Rp1,79 juta per meter, Malaysia Rp1,41 juta per meter, dan Vietnam Rp1,27 juta per meter.

"Jadi, tanah kita di kawasan industri itu rata-rata Rp3 juta lebih per meter masih kurang menarik bagi investor. Karena, ada yang Rp2 juta, ada yang Rp1,5 juta," terangnya.

Calo Tanah dan Hantu Berdasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia buka suara soal penyebab banyaknya investasi bernilai fantastis yang mangkrak di Tanah Air. Menurutnya, keterlibatan atau campur tangan mafia mempunyai andil besar yang membuat berbagai megaproyek di dalam negeri tak berjalan sesuai rencana.

"Proyek mangkrak karena adanya calo tanah, tukang palak, bahkan hantu-hantu berdasi terkait perizinan.Mereka seperti angin dan licin," tegas dia saat menggelar video conference via Facebook, Jumat (19/6/2020)

Untuk itu, pihaknya akan lebih aktif dalam melindungi para investor yang berniat menjalankan kegiatan usahanya di indonesia. Selain itu, Bahlil juga mendorong para investor agar lebih percaya ke pihak BKPM untuk membantu perizinan usaha dan kegiatan lainnya terkait kelangsungan bisnis di dalam negeri.

"Melalui BKPM, kita jamin mereka (investor) terhindar dari hantu-hantu berdasi. Serta izin usaha bisa terbit lebih cepat" imbuh dia.

Gubernur Rasa Presiden

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengadu kepada Presiden Joko Widodo. Masih ada gubernur yang belum mengalihkan kewenangan perizinan investasi ke lembaga yang dipimpinnya.

Padahal sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Di daerah, kewenangan itu dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Mohon maaf Presiden, belum semua bupati melakukan ini. Jadi masih ada satu gubernur juga yang belum. Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, tidak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara in. Ini bahaya juga karena Presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 bertajuk "Investasi untuk Indonesia Maju" di Jakarta.

Bahlil menuturkan, jika tidak mengalihkan kewenangan ke DPMPTSP, percepatan pengurusan perizinan investasi tidak akan maksimal.

"Kalau izin masih dipegang bupati, wali kota, atau gubernur, kerja DPMPTSP tidak maksimal. Padahal tujuan DPMPTSP adalah untuk percepatan pengurusan izin. Kalau ditanya ada pengaruh atau tidak, pengaruhnya ya lambat," katanya.

Bahlil menyakini masalah itu hanya soal komunikasi. Dia optimistis masalah pendelegasian kewenangan pemberian investasi akan bisa selesai sesuai dengan aturan yang ada.

"Insya Allah. Abang-abang gubernur ini baik-baik semua kok. Cuma persoalan komunikasinya saja yang kurang clear kali ini," katanya.