Banten - Beberapa waktu belakangan ramai diberitakan penolakan rapid test Covid-19 oleh masyarakat. Salah satu kasus ada di Kota Serang, Banten. Seperti dikutip detik.com, penolakan itu dilakukan oleh para ulama.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, warga Banten memiliki kekhawatiran terkait hal itu.

"Bukan karena ketidaktahuan rapid test, tapi lebih ke faktor, mereka khawatir kalau hasilnya positif beban psikis, terpisah dari keluarga, karantina," ujarnya saat video conference di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Padahal, pemerintah provinsi Banten sudah menyiapkan 1% atau sekitar 120 ribu alat rapid test untuk pelaksanaan tersebut. Adapun jumlah penduduk Banten sendiri sebanyak 12 juta jiwa.

Menurut Andika, sudah dilakukan pendekatan personal agar momok menakutkan rapid test tidak berulang. Bahkan, telah dilakukan sosialisasi di lingkup pondok pesantren dengan koordinasi yang dilakukan ke pihak terkait.

"Setelah masyarakat menolak langsung sosialisasi, sudah memberikan pemahaman, step by step rapid test," ujarnya lagi.

Tak hanya faktor psikologis, ketakutan lain adalah soal biaya. Menurut Andika, masyarakat takut akan dipungut sejumlah uang ketika melakukan test cepat ini.

"Jangan takut, kan gratis. Karena ini untuk bisa melihat (kondisi) masyarakat di Banten," katanya menambahkan.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, test cepat adalah screening untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terjangkit Covid-19.

"Seandainya hasilnya negatif 7-10 hari lagi harus diulang. Kalau positif akan dites lagi dengan PCR, memastikan betulan sakit atau tidak," ujarnya.