Tanjungpinang - Plt Gubernur Provinsi Kepri Isdianto menandatangani MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) penyaluran sembako antara Pemprov Kepri dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pada kegiatan ini Isdianto berpesan, agar pembagian sembako diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, jangan sampai salah sasaran. Terkait dana yang dikelola jangan sampai ada penyelewengan.

"Ini sebagai bentuk kepedulian kita semua dalam upaya mengurangi beban masyarakat akibat Covid-19. Harapan kita tentunya agar Covid-19 ini segera sirna di bumi Kepri," kata Isdianto.

Isdianto juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen di kabupaten dan kota se-Kepri baik Pemeintah, FKPD, instansi vertikal dan seluruh masyarakat yang bahu-membahu dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

"Terlebih saya ucapkan terimakasih kepada garda terdepan baik tim gugus tugas dan para tenaga medis," kata Isdianto.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepri menjadi provinsi dengan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 paling tinggi di Indonesia.

Angka kesembuhan pasien di provinsi ini mencapai 67 persen pada 8 Mei lalu. Pada 11 Mei, persentase itu meningkat menjadi 71,1 persen.

"Ini berkat peran semua pihak yang telah bersumbangsih sesuai kapasitasnya, masyarakat juga kita harapkan tetap dan semakin mendisiplinkan diri guna terus menekan penyebaran virus ini agar segera hilang," ujar Isdianto.

Acara tersebut disejalankan dengan penyerahan bantuan Korpri Kepri Peduli Covid-19.

Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan bantuan Korpri Peduli Covid-19 sendiri dilakukan atas dasar sumbangan sukarela dari anggota Korpri dan pegawai dilingkungan Pemprov Kepri.

"Dalam upaya mewujudkan kebersamaan dan solidaritas serta kepedulian antar sesama anggota Korpri untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Arif.

Arif melanjutkan, bantuan yang diserahkan Korpri antara lain APD berupa masker sebanyak 1.976 pcs dan paket sembako sebanyak 335 paket.

"Bantuan diperuntukan bagi pegawai golongan 1 dan 2, PTT, THL serta masyarakat kurang mampu," ujar Arif.