Tanjungpinang - Limbah minyak atau Sludge Oli yang tiap tahunnya mencemari perairan Kepulauan Riau, terutama di laut Bintan dan Batam akan segera berakhir. Pasalnya, pemerintah pusat akan membangun pengolah limbah minyak dari kapal di Batam dan Bintan, serta akan dibangunnya Reception Facilities (RF) di Batam.

Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, setiap akhir tahun, saat musim utara, wilayah laut Kepri pasti menerima limbah minyak khususnya di Lagoi, Bintan dan Nongsa, Batam. Akibat kondisi demikian, banyak wisatawan yang mengeluh.

"Selama ini menjadi problem kami, tentu kami senang jika pembangunan pengolahan limbah ini terealisasi. Sehingga kasus ini (limbah minyak) tidak lagi terjadi," kata Arif di Tanjungpinang, Rabu (6/5/2020).

Ia mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah pusat terkait pengelolaan kewilayahan di Kepri yang sebagaimana diketahui, 96 persen wilayahnya adalah laut. Terkait masalah limbah ini, kata dia pemerintah daerah berharap segera ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, terutama keterkaitannya dengan lego jangkar.

"Pemprov dan daerah juga telah membentuk tim, namun tetap menunggu regulasi dari pusat. Ini menjadi tugas kita bersama," lanjut Arif.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti mengatakan, ada isu yang perlu dibahas dan diselesaikan bersama, yakni masalah limbah minyak. Untuk mengatasi ini, maka perlu pembangunan pengolah limbah dan Reception Facilities (RF).

"Isu tumpahan minyak di Kepri sebenarnya sudah lama, dan banyak munculnya di musim utara dan terkait penanganan atau penanggulangan nya telah ada program-program dari Kementerian LHK dan pemerintah daerah," kata Nani.

Nani juga menjelaskan kembali hasil dari rapat koordinasi (Rakor) sebelumnya pada 16 April 2020, disepakati ada 6 fokus tindak lanjut yakni, pertama operasi intelejen bagi penangkapan di darat dan laut. Kemudian kerjasama antar 3 negara yakni, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya yaitu perkuat operasi laut, kemudian penyediaan data atau suspect kapal, peneritban tank cleaning, dan terakhir adalah keanggotaan dalam IOPC Fund.

"Stakeholder terkait semakin menguatkan operasi laut dengan data intelejen, sosialisasi juga diharuskan bagaimana mekanisme pelaksanaannya," ujar Nani.

Menanggapi itu, Laksamana TNI (Purn) Marsetio memberikan saran agar kedepannya, jika membahas tentang pengolahan limbah minyak (Tank Cleaning) harus melibatkan semua stakeholder terkait. Karena menurut dia, pembangunan pengolahan limbah tadi akan beriringan dan tidak terlepas dengan proses lego jangkar kapal.

"Intinya lego jangkar harus ada tank cleaningnya, nanti kita lelang saja, namun dengan syarat perusahaan pemenang harus menyediakan sarana prasarana di darat dan laut lengkap. Serta harus kerjasama dengan BP Batam karena harus ada kontrolnya," saran Marsetio.