Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri sudah menyiapkan 380.000 paket sembako yang dianggarkan senilai Rp 126 miliar. Paket sembako ini bakal dibagikan ke masyarakat di tujuh Kabupaten/Kota.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menyebutkan, paket sembako yang disiapkan tersebut meliputi sembako gratis dan sembako subsidi/murah untuk meringankan beban masyarakat.

"Sembako gratis senilai Rp 300 ribu per paket, sementara sembako murah, data dari Pemprov Kepri sekitar Rp 20 ribu per paket, tapi masih kita dalami lagi," ujarnya usai rapat online bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri, Senin (27/4/2020) kemarin.

Iskandarsyah juga menyampaikan, jika pimpinan DPRD meminta paling lama dua pekan ke depan, Pemprov sudah mulai menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang memang berhak menerima, seperti pekerja yang terkena PHK, buruh harian, tukang ojek, pedagang kecil, dan lainnya.

Karena, menurutnya, bantuan sembako ini sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Selain dampak situasi Covid-19, mereka juga dihadapkan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri.

"Untuk itu, kami mendorong Pemprov segera mengeksekusi bantuan sembako ke warga yang sangat membutuhkan," harapnya.

Sementara, Plt Gubernur Provinsi Kepri Isdianto mengimbau masyarakat bersabar menunggu bantuan sembako yang dijanjikan Pemprov Kepri di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

"Pemerintah tengah mencari regulasi atau formulasi yang tepat terkait penyaluran sembako ini," kata Isdianto.

Menurutnya, bantuan sembako nantinya akan disalurkan langsung melalui bupati dan wali kota di tiap-tiap daerah.

Teknis pembagian sembako, lanjutnya, disalurkan ke rumah warga. Sebab, dalam kondisi sekarang ini, dilarang mengumpulkan massa.

"Penerima bantuan sembako juga kita ambil dari data yang ada di pemerintah daerah masing-masing," ujar Isdianto.

Untuk itu Isdianto meminta Bupati dan Wali kota agar memastikan penerima bantuan sembako tersebut tepat sasaran, agar tidak menuai protes di kalangan masyarakat nantinya.

"Sembako harus diterima oleh warga yang memang berhak menerima, bukan kelompok atau golongan tertentu," tegas Isdianto.