AJI Desak Pemerintah dan Gugus Tugas Jujur Terkait Data Covid-19

AJI Desak Pemerintah dan Gugus Tugas Jujur Terkait Data Covid-19

Aliansi Jurnalis Independen.

Tanjungpinang - Kasus positif virus corina atau Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau setiap hari terus bertambah. Terkini, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul dinyatakan positif Covid-19. 

Namun yang disayangkan, sebelum diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Tanjungpinang, Syahrul sudah banyak melakukan kontak dengan berbagai pihak, termasuk jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang, Jailani menyayangkan hal tersebut.

Seharusnya Tim Gugus Tugas Covid di Provinsi Kepri dan Pemko Tanjungpinang beserta Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah melakukan proses karantina atau isolasi terhadap wali kota, ketika sudah ada gejala terpapar Covid-19. 

"Sekarang ini, tentu menjadi persoalan untuk mentreking jejak aktivitas Wali Kota Tanjungpinang tersebut," kata Jailani dalam siaran pers yang diterima Batamnews

Terkait persoalan ini, AJI Tanjungpinang meminta pemilik media yang keanggotaanya tergabung dalam AJI, untuk melakukan karantina mandiri terhadap pekerjanya yang sempat kontak dengan wali kota saat peliputan.

"Selain itu, perusahaan media yang juga menugaskan jurnalisnya turun pada waktu itu, hendaknya melakukan tindakan yang sama sesuai dengan protokoler kesehatan," kata dia,

Ditegaskan Jailani, khusus mengenai Covid-19, dirinya melihat ada ketidakjujuran Gugus Tugas dan Dinkes Provinsi Kepri, dan Tanjungpinang dalam menyampaikan informasi. 

Menurut Jailani, hal ini memberikan ketakutan bagi masyarakat, karena tidak adanya keterbukaan. Jurnalis juga kesulitan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat hasil karyanya.

"Ada risiko besar yang harus ditanggung rakyat, ketika Pemerintah tidak jujur kepada publik. Karena ini berkaitan dengan keselamatan rakyat, jurnalis termasuk di dalamnya," ujar Jai sapaan akrabnya.

AJI Tanjungpinang mendesak Pemerintah Daerah segera mengambil sikap bagi mencegah angka positif Covid-19 agar tidak meningkat dan korban jiwa tidak bertambah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan, dengan menyembunyikan informasi terkait Covid-19. Baik itu terkait mereka yang positif, OTG, ODP, dan PDP," tegas Jailani.

(sut)