Darurat Corona, Tunda Pilkada ke Tahun 2021?

Darurat Corona, Tunda Pilkada ke Tahun 2021?

PERKEMBANGAN pandemik virus korona di Indonesia harus diakui mulai masuk pada tahap yang mengkhawatirkan. Data epidemiologi kasus korona per 27 Maret 2020 sore mencengangkan. Dari sekitar 3.500 orang yang menjalani tes, yang terjaring positif sebanyak 1.046 orang (positive rate 29,8%).

Dari kasus positif ini, yang meninggal 87 orang (case fatality rate/CFR 8,3%). Tingkat positive rate dan CFR ini termasuk ekstrem. Di Filipina dan Malaysia, CFR-nya berturut-turut berkisar 6,3% dan 1,1%. Sementara itu, pada tingkat gobal, CFR berkisar 4,3%.

Saat pandemik flu pada 1918, pemerintah Kota Philadelphia tidak melakukan tindakan lockdown dan satu bulan kemudian kasus kematian meroket. Sementara itu, kota St Louis yang melakukan lockdown 2 hari setelah wabah, angka kematian yang terjadi hanya seperlima ketimbang Kota Philadelphia. ( Media Indonesia).

Dan Amerika tercatat positif korona di atas 100 ribu. Satu hari nambah 15 ribu yang positif menjadikan US tertinggi positif korona. Trump mengalokasikan 2 juta dolar US untuk jaminan sosial. Bahkan laporan The Wall Street Journal, 3 juta warga AS akan jadi pengangguran. Karena effek korona karena sejumlah wilayah lockdown.

Yang menarik di Belanda, pemerintah membiarkan warga imun dengan sendiri. Pemerintah membiarkan kafe tetap buka. Namun social distancing tetap diberlakukan. Jangan samakan Belanda dengan Italia. Belanda agak lebih bagus fasiltas kesehatan dibandingkan Italia yang menambah masa lockdown. Di Eropa nampaknya baru Belanda yang membiarkan warga imun sendiri. Inggris mau mencoba, langsung diprotes warganya.

Dan di Indonesia, persoalan kita juga soal fasilitas kesehatan tak seimbang dengan jumlah penduduk. Tak semua rumah sakit tersedia banyak fentilator. Amerika saja saat ini perlu 500 ribu ventilator baru. Misalnya RS di Bintan misalnya ada tak sampai 10. Dan itu bukan hanya dipakai pasien covid 19, pasien lain juga sudah pakai alat bantu pernapasan tersebut.

Kondisi tahu alat alat kesehatan kita memang harus diperbaiki ke depan. Kepala daerah sudah berpikir bagaimana fasilitas kesehatan ditambah. Jangan menambah proyek mercusuar yang kurang bermanfaat untuk rakyat kecil.

Dari pelbagai teori, kita akan mengalami masa maksimal penyebaran di saat Ramadan dan Idul Fitri. Selagi tidak diberlakukan karantina wilayah, maka prediksi pakar-pakar dari Inggris itu bisa saja benar.

Semoga pemerintah pusat segara merampungkan PP karantina wilayah, tunda pilkada 2020 ke 2021 atau dilaksanakan serentak 2022. Lebih aman.

Kebijakan KPU menunda tiga tahapan ini juga  berdampak kepada tahapan lainnya yang terkait. Jadi, daripada korban penyelenggaraan pemilu muncul lagi, pilihan paling rasional tunda pilkada. Gunakan sedikit dana pilkada untuk jaminan sosial selama masa karantina jika diberlakukan. Atau minimal akibat kebijakan pembatasan sosial.

Ya, berdiam di rumah, jaga kesehatan, berdoa pilihan terbaik bagi warga. Jangan campur adukan dulu konsentrasi warga dengan kegiatan politik yang  pasti memerlukan  banyak pertemuan warga. Pilkada yang dilakukan saat negeri ini sedang ada wabah tentu bukan kebijakan baik. Nyawa manusia tentu lebih berharga dari sebuah kursi kekuasaan. *

Robby Patria (Penulis adalah mantan Ketua KPU Tanjungpinang periode 2013-2018)


Berita Terkait