APA yang perlu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Batam untuk masa periode lima tahun mendatang (2019-2024) ?

Pertanyaan tersebut patut diajukan agar pesan Batam pada periode kedua Jokowi-Ma'ruf Amin, arah dan sasarannya tepat dan bermanfaat.

Menurut saya, setidaknya ada tiga pesan yang perlu direalisasikan sebagai kebijakan untuk menjadikan Batam sebagai kawasan yang maju, modern dan berkelas dunia.

Pertama, dalam konteks Batam sebagai wilayah perbatasn dengan Singapura dan Malaysia, Presiden Jokowi harus menuntaskan persoalan Flight Information Region (FIR) sebagai kedaulatan negara.

Sejak 1946 atas keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO), menetapkan Singapura sebagai negara yang berwenang mengelola udara. Hingga kini keputusan ICAO tersebut belum dicabut dan Singapura masih menguasai udara yang melintasi Pulau Batam.

Menjelang pelantikan 20 Oktober, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura dan membahas soal FIR kepada Lee Shien Long, Perdana Menteri Singapura.

Disebutkan bahwa Indonesia dan Singapura ada kesepakatan untuk menuntaskannya sebagai kedaulatan udara negara Indonesia.

Kedua, dalam konteks pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan investasi, masalah kepastian hukum haruslah menjadi prioritas utama. Pengelolaan kawasan Batam hingga kini terkesan tidak konsisten. Praktek di lapangan arus masuk keluar barang antar lembaga masih belum terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan rapi bahkan tidak tertib dan masih ada ego sektoral.

Kebijakan yang menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio haruslah dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian segala persoalan kepastian hukum, terutama soal perizinan, yang selama ini tumpang tindih atau dualisme. Sistem perizinan hendaklah dipastikan terselenggara secara sederhana, cepat, tanpa birokrasi yang berbelit, dan tidak berbiaya tinggi.

Ketiga, sudah saatnya Presiden Jokowi membuat kebijakan strategis menjadikan perairan Batam sebagai kawasan transhipment. Pengembangan perairan Batam sebagai kawasan transhipment lebih strategis dibandingkan memburu pembangunan jembatan Batam Bintan.

Lima tahun lalu, Presiden berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Komitmen dan janji tersebut hendaklah diwujudkan. Salah satu wilayah yang harus dikembangkan sebagai poros maritim dunia adalah menjadikan Batam sebagai wilayah transhipment. 

Sebab, bila Batam hanya mengandalkan pengembangan industri manufaktur saja, Batam akan kesulitan menghadapi kemajuan kawasan sejenis, spt Johor Bahru dengan kawasan Iskandar Industrial Park-nya.

Surya Makmur Nasution
Ketua Umum Kahmi Kepri