Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, setiap tahunnya alokasi dana desa di provinsi ini selalu bertambah. Ia meminta perangkat desa teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan jika tak ingin berurusan dengan hukum.

Isdianto membuka Rapat Kerja Percepatan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Masyarakat Tahun 2020 bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (25/2/2020).

"Pergunakan dana desa ini sesuai peruntukannya dan harus tepat sasaran. Yakni untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Isdianto mengapresiasi para kades yang ada di Kepri serta perangkatnya, yang hingga saat ini terus semangat dan serius dalam mengelola dana desa.

"Banyak sekali pembangunan yang dilakukanan desa-desa di Kepri sebagai bentuk semangat kerja keras perangkat desa yang patut diapresiasi, kami bangga kepada semua Kades beserta perangkatnya," lanjut Isdianto.

Adapun yang telah didapat dari pemanfaatan dana desa di Kepri, dalam laporan tahun lalu yakni pembangunan jalan sepanjang 7.776 meter, jembatan 9 unit, BUMDes 18 unit, dermaga 324 unit, embung 18 unit, irigasi 54 unit.

Selain itu sarana olahraga 151 unit, penahan tanah 479 unit, air bersih 360 unit, MCK 137 unit, Polindes 42 unit, Paud 179 unit, Posyandu 153 unit, sumur 115 unit beserta kegiatan pemanfaatan desa lainnya.

3 arahan pokok presiden terkait dana desa

Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri meminta agar dana desa ini digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Dana desa ini harus digunakan sesuai dengan aturan, sehingga bisa dipertanghungjawabkan dan tidak ada masalah hukum," kata Suhajar.

Suhajar juga menambahkan, bahwa dana desa diharapkan akan menjadi perisai bagi perekonomian di desa. "Untuk itu kami berpesan kepada seluruh Kades agar semua Dana Desa harus transparan juga partisipatif dengan menggerakan seluruh masyarakat," kata Suhajar.

Mantan Sekda Provinsi Kepri ini menjelaskan, bahwa dalam Ratas bersama Presiden Jokowi terkait penyaluran dana desa pada bulan Desember lalu, presiden menekankan agar penyaluran dana desa dapat dilaksanakan secara benar dan efektif yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ada 3 arahan pokok presiden kata Suhajar. Diantaranya pemanfaatan dana desa dimulai pada awal tahun melalui program padat karya.

Kedua, dana desa di arahkan untuk menggerakan sektor produktif dan perbaikan manajemen dana desa agar semakin baik.

Ketiga, akuntabel dan transparan serta diikuti dengan pendampingan di lapangan yang memadai.

"Ini langkah yang harus dilakukan di daerah, sehingga bisa direalisasikan dan dirasakan dana desa ini oleh masyarakat," harapnya.

Suhajar mencontohkan, percepatan tersebut telah dilakukan oleh 70 Desa di Kabupaten Natuna yang dananya telah masuk ke kas Desa, sedangkan di 20 Desa di Kabupaten Anambas dan 29 Desa di Kabupaten Bintan sedang dalan tahap proses.

"dana desa sediri, sejak tahun 2015 disalurkan terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa," ujar Suhajar.

Kepri dapat alokasi dana desa Rp 237 M

Panitia Pelaksana, Kasi Sistem Aset Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri; Suyadi dalam laporannya mengatakan, pihaknya dalam menyalurkan dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Untuk Tahun 2020 ini pihaknya menyalurkan sebesar Rp 72 triliun kepada 74 ribu desa di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk di Provinsi Kepri sendiri tahun 2020 ini mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 273 miliar.

"Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana tersebut Mendagri diberi amanah untuk mengkoordinasikan secara sistematis, terstruktur dan bekelanjutan," kata Suyadi.