SMPN 28 Batam Langganan Banjir Sejak 2011, Rudi: Tata Ruang Kota Salah

SMPN 28 Batam Langganan Banjir Sejak 2011, Rudi: Tata Ruang Kota Salah

Banjir di SMP Negeri 28 Batam, kawasan Taman Raya yang acap terjadi kala hujan deras mengguyur. (Foto: dok. Batamnews)

Batam - SMP Negeri 28 Batam di kawasan Perumahan Taman Raya Tahap III, Batam menjadi lokasi langganan banjir selama bertahun-tahun. Kegiatan belajar mengajar acap terganggu kala air menggenangi sekolah itu.

Sejauh ini, belum ada solusi terkait banjir di sana. Bahkan, Wali Kota HM Rudi menyebut banjir di lokasi itu sudah terjadi sejak dirinya menjabat wakil wali kota.

"Banjir di Taman Raya Tahap 3 ini tak pernah terselesaikan sejak tahun 2011, waktu itu saya masih menjadi wakil (wali kota)," ujar Rudi usai meninjau drainase di SMP 28 Batam, Selasa (28/1/2020). 

Sebagai kodratnya, air mengalir ke bawah dan bukannya mengalir ke atas. Akan tetapi pada kenyataannya di Perumahan Taman Raya tahap 3, air mengalir ke atas. 

"Ini mungkin ada yang salah dalam tata ruang kota, khususnya di Taman Raya. Kenapa sewaktu pemberian lahan tidak didudukkan dengan benar," kata dia. 

Maka dari kesalahan tata ruang kota ini, Rudi meminta agar BP Batam lebih berhati-hati untuk mengalokasikan lahan. Ia menekankan saluran air sangat penting, agar kesalahan di Taman Raya tidak terjadi lagi. 

Hanya satu solusi untuk menangani persoalan banjir di SMP 28 Batam, yaitu dengan membangun saluran air dengan dua arah. 

"Satu ke perumahan Marbella, satu lagi ke Botania, di Botania ada alurnya tapi kecil," sebutnya. 

Namun alur ke Botania ini juga naik seperti menaiki bukit 45 derajat. Tetapi hanya itu solusi satu-satunya yang ada. 

Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan perangkat RT/RW untuk mencari saluran air lainnya. Ada yang menyampaikan untuk membuka saluran menuju luar taman raya. 

"Tapi setelah ditinjau, itu bukan solusi, karena naik juga, ditambah lagi kalau air ke sana malah akan tambah beban," ucapnya. 

Dalam pembangunan saluran air ini, pihaknya memperkirakan akan menelan anggaran sebanyak Rp 20 miliar. Dengan anggaran sebanyak itu, pihaknya akan mencari cara untuk mendapat bantuan, bisa saja dari Balai Wilayah Sungai (BWS) atau dari APBD Kepri.  

"Intinya selesaikan, berapapun biayanya," ucapnya.

(ret)
Komentar Via Facebook :