Bintan - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah terjadi diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Bintan. Penyebabnya diduga karena banyak para penyeleweng BBM mengisi solar dan premium dengan kapasitas yang besar.

Namun kondisi krisis tidak terjadi di kios maupun Agen Minyak Premium dan Solar (APMS) yang berada di beberapa wilayah. Stok BBM di kedua penyalur itu terus tersedia bahkan tak pernah mengalami kekurangan.

Warga Kecamatan Teluk Sebong, Aan mengaku beberapa kios seperti di Sungai Kecil dan beberapa wilayah lainnya, BBM baik jenis solar maupun premium sangat mudah ditemui dan dibeli.

“Kalau di kios gak ada pelangsir yang serbu, jadi ada terus. Kalau di SPBU paling sulit jadi kalau kami mau berkendara lebih baik isi bensin di kios saja,” ujar pria ini, Sabtu (12/10/2019).

Kios di seluruh Kecamatan Teluk Sebong rata-rata menjual premium Rp 7.500 per liter. Seperti di Kelurahan Kota Baru sampai Sei Kecil.

Selain itu kios-kios di pinggiran jalan Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam juga selalu ada stok solar maupun premium. Mereka menjual premium seharga Rp 7.000 per liter.

“Meskipun harganya sedikit tinggi tapi ada terus dan tak perlu mengantre macam ular sampai berjam-jam,” jelasnya.

Pemilik APMS di Tanjunguban, Alang mengatakan untuk pasokan BBM di kiosnya aman dan tidak ada kelangkaan. Bahkan beberapa kios lainnya yang berada di wilayah penyalurannya juga selalu ada stok.

“Kalau di AMPS ini memang tidak banyak yang beli apalagi diburu sehingga stoknya aman-aman saja dan selalu tersedia. Beda dengan di SPBU yang terus menerus dibeli,” sebutnya.

Alang mengakui harga BBM di APMS sedikit berbeda dengan di SPBU. Sebsb biaya atau ongkos angkut BBM ditanggung oleh pemilik APMS sendiri.

“Ada yang jual Rp 7.000,- ada yang jual Rp 7.500,- itu wajar. Tergantung jauh lokasinya lah, kalau lebih jauh jalur angkutnya, pasti akan lebih mahal,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk APMS miliknya, setiap bulan dipasok sebanyak 300 kiloliter Premium dan Solar. BBM tersebut disalurkan ke masyarakat dan juga para nelayan dan petani sesuai dengan kartu kendali yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

(ary)