Tanjungpinang - Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai kartu kendali BBM solar subsidi untuk bus pariwisata menuai kritik. 

Kritikan itu tak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga dari anggota DPRD Tanjungpinang. Mereka menilai kebijakan pemerintah itu tidak pro terhadap masyarakat kecil.

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengatakan, bahwa bus pariwisata tidak pantas menggunakan solar subsidi, apalagi saat ini di Tanjungpinang mengalami kelangkaan solar subsidi.

"Bus pariwisata itu bersumber dari mana, dan harusnya tidak boleh, kecuali bus sekolah, ini boleh diberi BBM yang subsidi tapi kalau bus pariwisata apalagi kepemilikanya itu pengusaha, selayaknya tidak," kata Yuniarni Pustoko Weni, Sabtu (12/10/2019).

Mantan anggota DPRD Provinsi Kepri ini ngaku masih menunggu laporan dari Wali Kota Tanjungpinang mengenai asal-usul keluarnya kartu kendali BBM untuk bus pariwisata itu.

"Setelah wali kota menemui kami, nantinya sama-sama dibahas anggota dewan," sebutnya.

Sebelumnya, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan kantor Disperindag Tanjungpinang.

Para mahasiswa itu mengkritik kartu kendali penggunaan solar subsidi yang dikeluarkan Disperindag untuk bus pariwisata.

Mereka menolak kebijakan Wali Kota Tanjungpinang mengenai terbitnya kartu kendali BBM solar bersubsidi kepada pengusaha bus pariwisata.

"Kami meminta penegakan hukum untuk memeriksa kadis perdagangan dan perindustrian terkait dugaan bermain mata dengan pihak pengusaha," sebutnya.

(adi)