Batam - Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Itulah yang digaungkan Joko Widodo tatkala terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2014 lalu dan menjadi sebuah komitmen politik untuk diwujudkan.

Namun dalam perjalanannya, untuk mewujudkan hal itu ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Gelombang besar mengadang dan tak bisa terwujud dalam waktu singkat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim) Baharudin Farawowan berpendapat ada beberapa hal yang menjadi tantangan besar mewujudkan cita-cita Indonesia Poros Maritim Dunia.

"Salah satunya adalah mengembalikan lagi kultur maritim yang sempat tergantikan oleh kebijakan agraris di masa pemerintahan Soeharto. Tidak mudah mengembalikan lagi semangat Cakrawati Samudera seperti yang dicita-citakan Bung Karno," kata Baharudin dalam perbincangan dengan Batamnews di Batam, Selasa (1/10/2019).

Cukup lamanya bangsa ini hanyut dalam pola-pola agraris sehingga membutuhkan waktu yang tak sebentar untuk mengembalikan lagi ke kultur maritim. Bahkan, menurut Baharudin, bisa butuh waktu satu generasi untuk kembali.

Setidaknya, ada empat hal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan Jokowi itu. Pertama, adalah regulasi dalam perspektif penegakan hukum dan kedaulatan maritim mengacu pada Deklarasi Juanda.

Dia mencontohkan tata kelola penegak hukum di Indonesia belum terkelola dengan baik. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar-instansi dan bahkan ego sektoral masih sering muncul.

Kendala kedua adalah sumber daya manusia. Di era Jokowi, penanganan sektor kemaritiman di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Baharudin menilai, sosok Luhut yang merupakan pensiunan jenderal Angkatan Darat dinilai kurang tepat mengurusi kemaritiman.

"Ruhnya belum sejalan dengan konsep Maritim Dunia. Seharusnya Kemenko Kemaritiman menjadi mata, kaki dan telinga negara dalam mengejawantahkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," kata dia.

Ketiga, rekruitmen politik oleh parpol di tingkat lokal, khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir, kurang mengutamakan visi dan misi kemaritiman.

Dia mencontohkan, jika visi kemaritiman ini dijadikan modal utama membangun daerah kepulauan, seperti Kepri, maka daerah ini akan lebih maju sejak beberapa tahun lalu.

Berikutnya, adalah belum adanya turunan aturan yang sudah ada. Seperti UU Perikanan, UU Kelautan, dan juga regulasi memberikan perlindungan bagi petambak garam.

"Turunan aturannya dalam bentuk Pergub maupun Perda belum sinkron antara kewenangan pusat dan daerah. Jadi harus lahir UU Kemaritiman," ujar dia.

Terkhusus Kepri, Baharudin menilai memiliki persoalan tersendiri, karena Singapura dan Malaysia batas laut Indonesia. Hal ini harus dibawa ke forum internasional, dan harus diakhiri serta dipertegas mengenai batas laut.

Jadi, kata dia, untuk membangkitkan kembali membangkitkan kembali jiwa Cakrawati Samudera tak cukup dengan hanya komitmen saja, namun juga disertai political goodwill untuk mewujudkannya.

Sementara, Petra Tarigan selaku Ketua DPD Geomaritim Kepulauan Riau menambahkan diperlukan sinergi kebijakan-kebijakan umum di pusat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemangku kebijakan di Kepri untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini.

Sinergi ini mencakup tata kelola kerja segenap infrastruktur aparatur yang berhubungan dengan maritim mulai dari Gubernur Kepri, DPRD Kepri, Polairud, Lantamal, Bakamla, Dinas Kelauatan Perikanan, Dinas Perhubungan.

"Untuk itu tadi pagi telah dilakukan pembekalan kepada Pengurus DPD Kepri di ruang Poltek Negeri Batam oleh Ketua Umum DPP Geomaritim," ujar dia.

(*)